,

Sambangi Kantor BPN Parepare, LSM Lidik Pro Pertanyakan Regulasi Penerbitan Sertifikat

oleh -

Parepare, Suaralidik.com – Seiring dengan program pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyat dengan bermodalkan sertifikat tanah. Maka Presiden Jokowi mendorong percepatan dengan bebas hambatan untuk menerbitkan sertifikat bagi rakyat yang memiliki tanah dan belum bersertifikat.

Namun hal berbeda terjadi di wilayah Parepare, yang justru menunjukkan pelayanan dan pengurusan sangat sulit serta memakan waktu hingga 2 tahunan.

SMKN 1

“Sepertinya BPN Kota Parepare bukan masuk wilayah Republik Indonesia, karena untuk mengurus sertifikat butuh waktu lebih 2 tahun”, ungkap Acha Doel saat ditemui di kantor BPN Parepare yang hendak menemui Kepala Kantor, namun Kepala BPN Parepare tidak ada ditempat.

“Saya heran dengan Kepala Kantor BPN disini, sangat sulit dihubungi, dan tak satu pun pegawai BPN tau nomor kontak pimpinan”, tegas Ketua LIDIK PRO Parepare ini, setelah bertanya pada beberapa pegawai BPN termasuk Security.

Ketua LIDIK PRO PAREPARE, A.R. Arsyad alias Acha Doel, bertandang ke kantor BPN Parepare untuk menemui Kepala Kantor dan hendak mempertanyakan Regulasi penerbitan sertifikat tanah, karena keluhan masyarakat yang telah dijanji-janji hingga sampai saat ini belum juga terbit.

Sebagaimana sertifikat yang diurus oleh salah satu warga Parepare, hanya selalu dijanji selama 2 tahun dan telah berganti 2 kali Kepala BPN namun belum selesai.

“Dan saya berharap, Kepala BPN Parepare yang baru ini dapat menyelesaikan berkas-berkas yang tertunda”, pungkas Ketua LIDIK Pro ini sambil meninggalkan kantor BPN Parepare. (AD)