Sanksi Kapus Kajang Dimutasi, OMBUDSMAN Sulsel: Pemerintah Yang Harus Dievaluasi

oleh
Am Sukri Sappewali
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali. ||Foto :Indra Chaerunnisa

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Bupati Bulukumba, Andi Muhammad Sappewali akhirnya memberi sanksi kepada kepala puskesmas Kajang, Sitti Hayati Andi Majid seiring sikapnya yang dinilai pantas. Mengabaikan jenazah yang akhirnya ditandu menggunakan sarung sejauh 7 Kilometer.

Bupati AM Sukri mengungkapkan Kepala Puskesmas Kajang akan ditarik atau dimutasi segera ke dinas kesehatan, bukan dicopot. “Pergeseran ini tidak perlu lagi dikaji, segera saja diajukan konsep,” ujarnya dihadapan wartawan.

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

Hal tersebut dikatakan AM Sukri saat menghadiri penerimaan alat pertanian di dinas pertanian. Senin (28/8/7).

Menurutnya, kepala Puskesmas Kajang akan ditarik ke dinas karena sudah keterlaluan. Hanya saja untuk penetapannya ia mengaku masih belum dijadwalkan.

“Paling tidak dia (Kapus Kajang, Red) itu akan ditarik ke dinas,” tambah AM Sukri.

Selain itu, AM Sukri merasa kecewa terhadap kinerja Kapus Kajang karena tidak luwes mengemban amanah sebagai pejabat. Parahnya malah menyalah artikan regulasi yang ada mengenai penggunaan Ambulance.

“Dia ini terlalu kaku, padahal seharusnya seorang pemimpin itu harus luwes, menyesuaikan situasi dan kondisi. Paling tidak ada solusilah. Kalau ambulancenya tidak bisa dipakai, yah mintalah ke kabupaten untuk kirim mobil jenazah, atau hubungi kepala dinas,” ungkapnya.

Bupati mengatakan, Kepala puskesmas kajang sudah 3 kali keluar jalur, “Dia ini sudah 3 kali berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Sudah keterlaluan dia ini. Sampai akhirnya ada Pemeriksaan mendalam baru ditemukan hal-hal seperti itu,” tandas AM Sukri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sulawesi-Selatan, Subhan Djoer menilai polemik penggunaan ambulance puskesmas di Kajang jika dilihat dari kacamata kemanusiaan, semua mengutuk kenapa tidak digunakan. Namun dari sisi regulasi, tindakan Kapus tidak salah karena aturannya memang ambulance di puskesmas tidak diperuntukkan angkut jenazah.

“Hentikan Polemik saling menyalahkan, siapa yang akan menggaransi bahwa Kapus tidak dicopot jika seandainya dia mengizinkan mobil itu digunakan??,” kata Subhan Djoer kepada Suaralidik.com.

Dirinya menegaskan, sebelum mengambil keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang lantaran dalam hal ini adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang harus dievaluasi.

“Tentu ini tanggung jawab pemerintah, mari belajar dr peristiwa ini. mencopot orang tidak boleh karena hanya tekanan di medsos, atasan yang seharusnya dievaluasi,” tutup Subhan.

Rep: Indra Chaerunnisa