SCC Nilai Pelantikan Marten Tonapa Cacat Hukum dan Penuh Intervensi

oleh
Gedung DPRD Toraja Utara di Rantepao - LISNA/SUARALIDIK.com

SUARALIDIK.com,TORAJA UTARA – Lembaga Sulawesi Crisis Center (SCC) kembali melayangkan suratnya kepada DPRD Torut karena menilai dinamika politik di DPRD Toraja utara sangat tidak sehat yag cenderung memaksakan kepentingan segelintir elit politik dan acapkali mengabaikan peraturan bahkan menabrak aturan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh direktur SCC Finsensius Tolayuk kepada media selasa 27/9/2016 di Rantepao. Pihak SCC mempertanyakan kepada ketua DPRD Toraja utara dan Badan kehormatan beberapa poin penting sehubungan dengan dasar hukum pelantikan Marten Tonapa Parrangan.

SK pelantikan tertanggal 7 November 2014 yang dilantik pada 2 September 2016 atas Marthen Tonapa Parrangan, serta memperlihatkan SK dari partai sekaitan dengan Pergantian Antar Waktu Swarti Parrung dengan Marthen Tonapa” jelas Finsensius.

Pihaknya menilai bahwa Gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel nomor:/X/2014 tentang peresmian pengangkatan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Toraja Utara masa jabatan 2014 maka berdasarkan SK tersebut tanggal 31 oktober 2014 seluruh anggota DPRD yang terpilih periode 2014_2019 dilantik secara bersama_sama dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Torut.

Dirktur SCC, Fensensius Tolayuk saat bersama Wakil Ketua DPRD Toraja Utara beberapa wkatu lalu - LISNA/SUARAIDIK.com
Direktur SCC, Fensensius Tolayuk saat bersama Wakil Ketua DPRD Toraja Utara beberapa waktu lalu – LISNA/SUARAIDIK.com

“Sesuai ketentuan pasal 368 ayat 1 UU NO.17 tentang MD3 yang berarti sejak pengucapan sumpah/janji status mereka berubah dari calon anggota DPRD terpilih menjadi anggota DPRD. Maka dengan demikian ketentuan per Undang-Undangan yang mengikat mereka adalah UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 dan bukan lagi UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu,oleh sebab itu dalam hal pemberhentian dan PAW bagi anggota DPRD hanya dapat dilakukan berdasarkan UU No.7 tahun 2014 dalam hal ketentuan pasal 405 s/d pasal 411” urai Finsensius.

Dalam kaitan tersebut SK Gubernur Sulsel No:/XI/2014 tanggal 7 November 2014 tentang peresmian pembatalan Calon terpilih anggota DPRD kabupaten Torut masa jabatan 2014_2019 a.n Swarti Parrung,ST dan SK Gubernur Sulsel no : /XI/2014 tanggal 7 November 2014 tentang peresmian pengangkatan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Torut masa jabatan 2014_2019 a.n Marten Tonapa Parrangan, yang terbit/dikeluarkan pada tanggal 7 november 2014 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sebab ketika itu, status dan kedudukan Swarti Parrung bukan lagi sebagai calon anggota DPRD terpilih melainkan sudah menjadi anggota DPRD tambah Finsensius.

Oleh karena itu dalam UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu hanya dikenal adanya penggantian calon terpilih yang sepenuhnya menjadi kewenangan KPU sesuai pasal 220, sementara itu UU Pemilu maupun MD3 bahkan UU Pemda no.23 tahun 2014 tidak ditemukan ketentuan yang memberi kewenangan kepada gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan peresmian pemberhentian calon terpilih seperti yang terjadi pada SK Gubernur sulsel no: /Xl/2014 tanggal 7 november 2014 tentang peresmian pembatalan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Torut masa jabatan 2014_2019 a.n Swarti Parrung

Karena UU No.23 tahun 2013 tentang pemda yang hanya memberikan kewenangan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk meresmikan keanggotaan DPRD kabupaten kota seperti yang diatur dalam pasal 155 ayat2 yang menyatakan keanggotaan DPRD kab/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagi wakil pemerintah pusat” sesal Finsensius.

Selain itu prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota DPRD karena alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD (pasal 405 ayat 2 f) maka berlaku ketentuan pasal 407 UU No.17 2014 yang mengatur tentang pemberhentian dilakukan, selain itu keputusan badan kehormatan DPRD kab/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kab/kota kepada rapat paripurna, paling lama 7 hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna.

Mengenai tata cara penanganan pengaduan dan prosedur penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peratuaran DPRD kab/kota twntang cara beracara badan kehormatan sesuai pasal 404 UU No.17 tahun 2014.Sementara PAW anggota DPRD kab/kota baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan pemberhentian antar waktu sesuai pasal 405 dan 406. Selanjutnya penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota diagur dalam pasal 409,410,411 UU No.17 tahun 2014 tantang MD3 ” Kunci Finsensius.

REPORTER  ; lisna boroallo/andi awal

REDAKSI ; andi awal-suaralidik.com