Sekda Bolmong Dan Jajaran Pemkab Raker Bersama KPK RI Hari Ini

oleh
Foto suasana Raker dengan KPK RI di ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut. (Sumber foto TUP Bolmong)

BOLMONG, Suaralidik.com – Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, dan Bebas dari Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menghadiri Rapat Indentifikasi Awal Tata Kelola dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Foto suasana Raker dengan KPK RI di ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut. (Sumber foto TUP Bolmong)

Karena sesuai dengan undang undang Tugas KPK tidak saja di bidang Penindakan, tetapi juga meliputi tugas koordinasi, supervisi, monitoring, dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Acara yang digelar di ruang FJ Tumbelaka  Kantor Gubernur Sulut pada Hari Kamis (08/02/2018), bertujuan  untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) melakukan  pendampingan tata kelola pemerintahan di setiap Daerah.

Selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, S.IP MM,Tampak Hadir juga dalam acara tersebut, Jajaran dari Pemerintah Kab Bolmong yang turut Hadir bersama sama dengan Sekda masing masing, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan  Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPP, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian, Kadis DPMPTSP dan Kabag ULP.

Foto Sekda bersama Jajaran Pemkab Bolmong (Sumber foto TUP Bolmong)

Sementara itu Kepala Dinas KOMINFO  Parman Ginano yang turut hadir dalam Rapat tersebut Mengatakan Bahwa, “Hasil Kesimpulan Rapat Tadi adalah Kerjasama antara Pemda Bolmong dan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Pungkas Parman.

Dan Kesepakatan bersama nanti akan di tanda tangani pada tgl 21 februari 2018 antara Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda dengan Pihak KPK, Ungkap Parman.

Adapun Item item yang disepakati kata Parman, akan disusun dalam bentuk Rencana Aksi Pencegahan Tipikor yang meliputi :

1. Perencanaan melalui Penerapan E-Planning,
2. Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah melalui E-Budgeting dan Simda BMD
3. Pengadaan Barang dan Jasa melalui E- Procurement,
4. Pelayanan perijinan maupun non perijinan yang cepat dan tepat,
5. Penguatan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP)
6. Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur IT yg dapat diakses oleh masyarakat
7. Manajemen ASN melalui Simpeg dan Penerapan TPP secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan
8. Pengelolaan Dana Desa yg transparan melalui SISKEUDES
9. Dan Kepatuhan dalam pemasukan LHKPN dan Pelaporan Gratifikasi, Tutup Parman.

Turut Hadir juga dalam acara mewujudkan Tata Kelola yang baik di Pemerintahan Daerah Tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dan Sekda Bolmong Utara. (is/kemal).