Sekda Warning Pengelola Dana BOS se-Bulukumba

oleh
Sekda Bulukumba, Andi Bau Amal Membuka Sosialisasi pengelolaan dana BOS di ruang Pola kantor Bupati Bulukumba

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Andi Bau Amal me-Warning atau memberi peringatan kepada para pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bulukumba seiring banyaknya laporan dari masyarakat.

“Banyaknya laporan dari masyarakat akibat beberapa sekolah tidak becus dalam pengelolaan dana BOS, sehingga terjadi penyimpangan yang berbuntut pada proses hukum,” tegas Bau Amal.

Sekda Bulukumba, Andi Bau Amal Membuka Sosialisasi pengelolaan dana BOS di ruang Pola kantor Bupati Bulukumba

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pengelola dana BOS SD dan SMP se-Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (7/11/17).

Selain itu, tambah Andi Bau Amal, dengan dana BOS diharapkan dapat berkorelasi positif dalam mengangkat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di bidang pendidikan sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sementara Ketua Panitia, Anwar, S.S dalam laporannya mengatakan dana BOS disediakan dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan orang miskin dan meringankan beban siswa lainnya. Melalui dana BOS ini, tambah Anwar dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

Menurutnya keberhasilan program BOS tergantung dari pengelolaannya, sehingga pihaknya penting melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis kepada para bendahara atau pengelola dana BOS

“Kita mengharapkan pengelolaan dana BOS nantinya dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan,” ujar Anwar.

Yang paling penting, kata Anwar adalah bagaimana sosialisasi tersebut memberikan pemahaman kepada pengelola, khususnya dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atau LPJ.

Diketahui, Sosialisasi ini berlangsung dua hari. Hari pertama dihadiri oleh 226 peserta dan hari kedua sebanyak 222 peserta, sehingga total peserta sebanyak 248 orang. Adapun narasumbernya yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).