banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Sekdis Pendidikan Sulsel, Terima Anggota Komisi I DPRD Kab Luwu Utara Konsultasi PTM Terbatas

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Drs. Harpansa, MM, Menerima Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Untuk Konsultasi Terkait Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM-T), Yang Berlangsung di Ruang Rapat Dr. Syahrul Yasin Limpo, Kantor Disdik Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Kamis (03/02/2022).

Makassar, SuaraLidik.com – Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harpansa, MM menerima Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara di Ruang Rapat Dr. Syahrul Yasin Limpo, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Kamis (03/02 2022).

Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara ini terkait dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM-T) di Luwu Utara.

banner 728x250

Dalam kunjungannya di Disdik Sulsel, dipimpin langsung Ketua rombongan Palulus Palino, ST dari Fraksi Gerindra. Anggota Komisi I DPRD Lutra ini berkeinginan mengetahui kebijakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel perihal kebijakan PTM-T.

“Kami ingin berkonsultasi tentang kebijakan Pemprov Sulsel terkait Pembelajaran Tatap Muka pasca Pandemi Covid-19 sudah melandai,” ujar Paulus Palino.

Paulus Palino bersama tiga sejawatnya, yaitu Drs. H. Rasman, Mukhlis dari Fraksi PKS, dan Hamka Muslimin dari Fraksi Nasdem.

Paulus Palino dan kawan-kawan mengaku cemas terhadap perkembangan pendidikan di daerahnya, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Pasalnya, kata Paulus, saat ini setelah pandemic Covid-19 melandai, pelaksanaan PTM Terbatas masih melakukan pembelajaran tatap muka 50 persen.

“Kami ingin mengetahui kebijakan Provinsi Sulsel tentang PTM Terbatas. Kalau perlu kita ingin ada keseragaman di Sulsel. Kalau perlu ada edaran yang dibuat Provinsi untuk kita pedomani,” harapnya.

Didampingi Plt Kepala UPT PTIKP, Dr. Zulkhairil Akbar M, S.STP, MSi, Sekdis Pendidikan Sulsel Harpansa mengatakan, soal edaran penerapan PTM Terbatas kita berpedoman pada keputusan SK 4 Menteri. “Itu saja kita pedomani,” ujar Harpansa.

Menurut Harpansa, setiap daerah berbeda kondisi dan situasinya. “Saya selalu katakan kepada para Kepala SMA, SMK dan SLB yang ada di daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terutama Tim Gugus setempat,” pungkas Harpansa.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.