Senator Asri Anas dan Akademisi Di Sulsel Sepakat Menolak Parpolisasi Ditubuh DPD RI

oleh
Penandatanganan

Lidik Makassar – Terkait dengan dietapkannya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 4 Maret lalu oleh Mahkamah Agung (MA), namun hingga saat ini masih menyisakan polemik dalam tubuh DPD.

Penandatanganan di spanduk menolak parpolisasi DPD RI

Fokus Group Discossion (FGD) bertemakan “bedah polemik parpolisasi DPD RI” yang di gelar di Warkop 212 Boulevard Makassar. Minggu (09/04/2017).

Acara diskusi ini menghadirkan Yessi Yoanna (moderator), sebagai pemantik FGD ada Muhammad Asri Anas (MPR RI), Prof. Marwan Mas, dr Adi Suryadi Culla, Alwi Rahman.

Sementara peserta FGD, dari akademisi Andi Luhur Prianto, Firdaud Muhammad, Arief Wicaksono, Dr Abdi, Arqam Azikin.

Turut pula konsultan politik Suwadi Idris Amir, Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad dan berbagai mahasiswa.

Sepeti yang di beritakan sebelumnya Senator asal Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas pada FGD mengatakan bagwa Salah satu masalahnya di tubuh DPD RI adalah cara kerja lembaga legislatif ini yang tidak sesuai lagi dengan esensi berdirinya organisasi tersebut, serta terlalu banyak egosentris masing – masing partai politik.

Senada akademisi Unhas, Adi Suryadi Culla juga mengatakan bahwa, polemik pada pemilihan ketua DPD tersebut terjadi, lantaran disinyalir masuknya kepentingan parpol dalam ranah DPD yang merupakan kepentingan politik daerah.

Padahal menurut dia, batasan DPR sebagai perwakilan Parpol dan DPD sebagai perwakilan Daerah itu sudah sangat jelas.

Tapi bahwa riwayat dibentuknya DPD adalah tuntutan dari demokrasi, dari sejarah kita juga bahwa, ada urusan daerah yang menjadi urusan golongan. yang menarik karena 2 juga masuk ke ranah itu, padahal DPD ini masalah kebangsaaan,” kata Suryadi Culla.

Ia mengatakan, wajah DPD hari ini hanya terlihat seperti gincu atau lipstik, untuk mempercantik wajah parlemen Indonesia saja.

Sementara kewengan DPD sangat terbatas. Untuk itu ia mengatakan, perlu ada dorongan dari masyarakat untuk mengubah regulasi dalam rangka memperkuat peran DPD dalam Parlemen Indonesia.

Meski ia tak menampik,  kuatnya relasi antara DPD dan DPR sebagai perwakilan dari Parpol. tapi ia menilai perlu demarkasi atau pembatasan yang jelas, agar peran DPD jauh dari kepentingan parp.

Tidak ada pemisahan yang jelas antara parpol dan DPD. Harus ada regulasi yang jelas yang membatasi antara kewengan DPD dan partai politik,” sambungnya.

Usai FGD, dilakukan penandatanganan di spanduk menolak parpolisasi DPD RI, dimana peserta dan pemantik semuanya melakukan penandatanganan.

Adhe