Senin Besok, Honorer Toraja Utara Mulai Serahkan Dokumen

oleh

SUARALIDIK.com,TORAJA UTARA- Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, bahwa besok,  Senin, 24 Oktober 2016, Guru honorer  dan tenaga administrasi honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan  mulai menyerahkan segala  dokumen pendukung sebagai bukti apa masih aktif atau tidak sebagai Honorer.

Kebijakan  tersebut diambil  Bupati Kalatiku dalam hal menyikapi adanya dugaan bagi tenaga kontrak guru yang sudah tidak aktif lagi  namun namanya masih terdaftar. Begitupun sebaliknya, juga ada dugaan tenaga guru honorer  dan tenaga administrasi honorer  yang nyata aktif namun namanya sudah  tidak terdaftar.

Sebagai Bupati, saya akan perjuangkan guru-guru honorer yang terbukti benar-benar mendedikasikan dirinya untuk pelayanan pada bidang pendidikan. Hari Senin 24 Oktober ( besok red) silahkan masukkan dokumennya untuk diverifikasi ulang ,” tegas bupati saat menerima ratusan Guru honorer diruang pola Bupati, Jumat (21/10) kemarin.

Honorer Toraja Utara saat Audinse dengan Bupati Kalatiku Paembonan,Jumat (21/10) di ruang pola kantor Bupati Toraja Utara / SUARALIDIK.com-LISNA
Honorer Toraja Utara saat Audinse dengan Bupati Kalatiku Paembonan,Jumat (21/10) di ruang pola kantor Bupati Toraja Utara / SUARALIDIK.com-LISNA

Sebelumnya, informasi yang dihimpun SuaraLidik.com, terkait dengan guru honorer dan tenaga administrasi honorer ini, di lapangan banyak yang komplain.

Dimana Guru Honorer tersebut ada yang merasa berhak memiliki SK kontrak namun tidak diberikannya. Artinya jika tidak punya SK kontrak maka tidak ada dasar hukumnya menerima honorarium yang bersumber dari APBD terhitung sejak bulan Januari hingga Desember Tahun Anggaran 2016.

Timbulnya kekisruhan tersebut, dikarenakan ada dugaan tidak adanya lagi hubungan yang harmonis antara kepala dinas dan sekretaris di  Dinas Pendidikan.

Kondisi ketidak harmonisan itu, menyebabkan sang Kadis dan sang Sekretaris dalam hal kewenangan yang melekat pada jabatannya masing-masing sering sudah  tidak prosuderal dalam suatu kegiatan.

Sebaiknya pak Bupati segera menyelesaikan dengan arif dan bijak terkait dengan problem yang sedang melanda Dinas Pendidikan, karena jika tidak, berpotensi mempengaruhui pemerintahannya pada bidang pendidikan,” jelas wakil ketua  DPRD Torut, Rony Kantunde belum lama  ini.

REPORTER ; lisna

REDAKSI; suaralidik.com-andi awal