Soal Dugaan Fee Proyek, UK Desak DPRD Kabupaten Gorontalo Bentuk Pansus

oleh -19 views
Umar Karim
Foto : Umar Karim,(foto istimewa).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Mantan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai PPP, Umar Karim meminta DPRD Kabupaten Gorontalo untuk membentuk Pansus guna membongkar dugaan fee proyek di dinas PU Pemkab Gorontalo yang akhir-akhir ini mencuat kebuplik.

“Untuk menguji sejauh mana kredibilitas dan kapasitas anggota DPRD kabupaten Gorontalo khususnya fraksi NasDem yang konon katanya restoraktif, maka harus dibuktikan dengan kasus fee. Ini harus ditindaklanjuti oleh DPR dan NasDem didepan,” tegas Umar Karim, disalah satu Warkop di Limboto, Kamis 18/10/2019.

“Jika tidak maka saya ragukan sekaligus Ketua DPD NasDem kabupaten Gorontalo. NasDem harus garda terdepan mendorong DPR membentuk pansus angket untuk membongkar kasus fee proyek yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dimasyarakat,” lanjut Umar Karim.

Pria yang sering disapa UK ini juga meminta fraksi PPP utuk tidak menutup mata terkait perseolan fee proyek tersebut.

“Kenapa? Kemarin PPP yang paling depan mendorong angket untuk kasus rekaman permintaan fee proyek oleh wakil bupati saat itu Fadli Hasan, isunya hampir sama semacam permintaan fee proyek. Waktu itu mereka didepan, nah sekarang harus dibuktikan kebenarannya.” ucap UK.

Untuk menanggapi apa yang disampaikan UK, di tempat yang sama Ketua DPC Nasdem Kabupaten Gorontalo Rustam Akili menegaskan, jika persoalan fee proyek ini tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah maka selaku ketua partai dirinya akan memerintahkan fraksi NasDem untuk melakukan langkah konstitusional namun harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Saya akan perintahkan partai NasDem untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, karena sudah berulang kali terjadi. Dan jika anggota partai NasDem terlibat didalam saya pecat,” tegas Rustam.

“Karena itu merupakan penegasan bapak Surya Paloh selaku bapak bangsa yang berkeinginan negara ini baik dan tidak gaduh. Oleh sebab itu saya berharap kepada seluruh elemen untuk bersatu, jangan hanya mengkritik terus tapi tidak ada solusinya,” sambung Rustam.

Pria yang sering disapa RA ini mengungkapkan, untuk menyelesaikan perkarakan tersebut partai NasDem memiliki solusinya.

“Kepala dinas PU seharusnya berani melaporkan hal tersebut kepihak penegak hukum, biarlah hukum yang menentukan benar dan tidaknya isu ini. Agar segera berakhir dan tidak saling menfitnah,” terang RA.(Rollink).