SPAK Desak DPRD Lakukan Pemutusan Kontar Pekerjaan RS Boliyohuto Gorontalo

oleh -
Foto : Ketua dan Sekretaris SPAK saat diterima oleh ketua komisi lll DPRD kabupaten Gorontalo, Rabu 02/01/2018.(foto Thoger)

Gorontalo, Suaralidik.com – Diduga bermasalah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Serikat Pemuda Anti Korupsi (SPAK) Gorontalo mengadukan PT Maju Karya Mapalus, selaku pemenang tender pekerjaan RS Boliyohuto ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo (Kabgor).

Rahmat Mamonto selaku ketua beserta Sekretarisnya Nasar Pakaya diterima langsung oleh ketua komisi lll Drs Ali Polapa diruang rapat komisi lll. Rabu 02/01/2018.

Rahmat minta DPRD untuk melakukan pemeriksaan kembali pemberian waktu tambah 50 hari pekerjaan Rumah Sakit (RS) Boliyohuto oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada perusahaan pemenang tender, karena ada syarat melanggar hukum.

“Kami minta DPR untuk memerikasa kembali penambahan waktu 50 hari kerja, karena dinilai keliru. Perusahan telah diberikan waktu 5 bulan waktu pekerjaan hanya bisa menghasilkan 60 persen pekerjaan, nah yang 40 persennya akan diselesaikan dengan waktu 50 hari, ini tidak logis. Kami menjaga jangan sampai rumah sakit ini asal jadi.”tutur Rahmad Mamonto.

Pihaknya berharap agar pihak DPRD khususnya Komisi lll, untuk menseriusi perseolan ini, karena anggarannya adalah DAK bukan DAU. Dan masalah keterlambatan pekerjaan RS Boliyohuto sudah menjadi komsumsi publik .

“Beberapa hal yang sudah menjadi perhatian publik, terutama permaslahan perpanjangan masa kerja, dan ini perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan mekanisme pelelangan barang dan jasa.”ucap Rahmat.

Lanjut Rahmat, bila mana ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku maka alangkah baiknya pihak DPRD untuk segera mengeluarkan rekomondasi pemutusan kontrak. Agar tidak menimbulkan perseolan baru atau persolaan hukum dikemudian hari.

“Kami ingin Daerah ini dijaga dengan baik, dari segi pengawasan anggaran Daerah oleh DPRD. Kami tak ingin di 2019 persoalan RS yang tidak selesai akan nerdampak pada alokasi anggaran selanjutnya.”tutup Rahmad Mamonto.

Ketua komisi lll Drs Ali Polapa berjanji akan mengundang dinas terkait untuk mempertanyakan perseolan karena sudah menjadi pembahasan dikalangan masyarakat luas.

“Kami akan segera mengundang semua yang terkait, karena kami baru mendengar ada perpanjangan waktu pekerjaan, yang setahu kami jatuh tempo pekerjaan sudah selesai. Sehingganya kami akan minta penjelasan kebijakan seperti apa yang telah diambil. Saya juga kaget mendengarkan informasi bahwa pihak tim TP4D menyetujui perpanjangann dengan asumsi demi kepentingan rakyat.”tutur Ketua Komisi.(***Rollink).