Suami atau Istri ASN Dampingi Pasangannya Berkampanye Wajib Cuti

oleh -13 views
oto ; Abdussalam Bonde, Kabid Fisilitasi dan Profesi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolmong
Photo ; Abdussalam Bonde, Kabid Fisilitasi dan Profesi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolmong

BOLMONG, Suaralidik.com – Para istri atau suami calon anggota legislatif (Caleg) tahun 2019 yang berstatus ASN dapat mendampingi pasangannya saat kampanye. Menurut kepala Bidang Disiplin Fisilitasi dan Profesi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Abdussalam Bonde, Kemenpan RB memberikan kelonggaran untuk bisa mendampingi pasangan saat kampanye. “Hanya saja syaratnya, wajib cuti diluar tanggungan negara,” kata Abdussalam Bonde, Kamis (22/11/18).

Dia menjelaskan, bolehnya ASN mendampingi pasangan saat kampanye disampaikan Menpan RB, Asman Abnur lewat surat edaran Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tertanggal 02 Februari 2018 lalu. Menurutnya, istri atau suami yang pasangannya menjadi kandidat calon legislatif, tetap wajib menjaga netralitas. Makanya, cuti diluar tanggungan negara, menjadi solusi supaya mereka tetap bisa mendampingi pasangannya, meski saat kampanye, ujarnya.

“Status suami atau istri tidak bisa terlepas dari sorotan publik. Jadi, supaya tidak mengganggu netralitas, mereka harus cuti,” ungkap Adul sapaan akrab. Di sisi lain, kalau untuk kandidat berstatus ASN, kata dia, aturannya sudah jelas, yakni wajib mengundurkan diri. Hal itu sesuai Undang-Undang No. 5/2014 tentang Apartur Sipil Negara. Akan tetapi, belakangan banyak juga caleg yang mengikuti kontestasi pileg 2019 mendatang, miliki pasangan suami atau isteri yang menyandang status ASN. Sementara mereka punya hak secara politik yang dijamin oleh negara, untuk itu agar tidak ada keragu-raguan, ASN yang pasangannya maju dalam kontestasi pemilihan legislatif harus mengajukan cuti selama masa kampanye, terangnya.

Lebih jauh Adul menjelaskan, meski telah mengajukan cuti, namun saat kampanye istri atau suami caleg yang bersatatus ASN tidak boleh menggunakan atribut partai. “Boleh mendampingi dan berfoto, asalkan tidak menggunakan atribut partai. Sebagai aparatur negara wajib mematuhi aturan ini. Kalau melanggar, regulasinya sudah jelas bakal diberikan sanksi,” tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan, pihaknya siap menindaklanjuti edaran Menpan-RB tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam surat tersebut disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pilkada. “ASN harus bersikap dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres. ASN harus tetap fokus bekerja, tidak terlibat dalam politik praktis,” tandasnya. (***Is)