BULUKUMBA, Suaralidik.com – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III atau Syahbandar Bulukumba, melaunching pelabuhan tempat pendaftaran kapal untuk 3 Kabupaten di Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/17).
Kepala Syahbandar Bulukumba, Muh Adam Sabri, mengatakan Launchinganya kantor pengurusan tersebut berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan, yang diatur dalam Permen Perhubungan NO 39 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, menunjuk Syahbandar Bulukumba sebagai pusat untuk pengurusan dokumen kapal tiga Kabupaten.
“Ke tiga daerah yang kami tangani mencakup, Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Selayar. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah menjadi empat untuk daerah Bajoe,” ungkapnya usai Lauching, disaksikan perwakilan Kementrian Perhubungan.
Selain Bulukumba lanjut Adam, Syabandar Borong Kassi juga ditunjuk sebagai tempat pendaftaran wilayah bagian timur Indonesia.
“Semua jenis kepal sekarang di urus di Syabandar, tentu ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat nelayan dan pemilik kapal di daerah, kini tak perlu jauh jauh lagi untuk mengurus segala dokumen Kapal,” tambahnya.
Selain itu, Adam sambri juga menuturkan mengenai syarat kepengurusan dokumen kapal, pemohon harus melampirkan yakni, surat ukur (pas kecil), Identitas pemohon (KTP), NPWP, Sertifikat Pajak, dan surat rekomendasi dari dinas perikanan. Hal ini biasanya tak diperhatikan pemilik kapal saat menyodorkan ke Syahbandar.
“Jadi para pemilik kapal atau nelayan yang hendak mengurus dokumen wajib melampirkan, Sertifikat Pajak, NPWP, pas kecil, KTP, dan rekomendasi dari dinas perikanan setelah itu baru kita proses untuk kelancarannya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Syahbandar juga menandatangani permohonan kepengurusan yang masuk sebanyak 6 kapal jenis GT10 diajukan oleh Sapri salah satu pemilik kapal asal Sinjai.
“Dengan lauching kantor pendaftaran ini di Bulukumba, saya di sinjai merasa sangat terbantu karena jarak berdekatan, otomatis ketika dokumen kita kadaluarsa dengan mudah akses mudah bisa diperpanjang,” tutur Sapri yang juga Ketua Koperasi Nelayan Lappa, Sinjai itu.
Bukan hanya itu, Syabandar juga mensosialisakan jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Kementeian perhubungan sesuai PP No 15 tahun 2016 diantaranya
1. Pelaksanaan pengukuran kapal dikenakan tarif Rp.50.000
2. Penerbitan surat ukur, – tarif Rp.50.000
3. Pemeriksaan Serfikat keselamatan, -tarif Rp.25.000
4. Penerbitan Sertifikat Keselamatan, -tarif Rp.25.000
5 Pengujian Stabilitas Kapal Bangunan Baru, -tarif Rp.500.000
6. Pemeriksaan teknis gambar rancang bangun, -tarif Rp.75.000
7. Penerbitan teknis gambar rancang bangun, -tarif Rp.50.000
8. Penerbitan surat pengesahan gambar rancang bangun, -tarif Rp.75.000
9. Pemeriksaan teknis gambar rancang bangun kapal, – tarif Rp.100.000
Sementara untuk surat ukur kapal kecil dari GT1 sampai GT6 tidak dipungut biaya.
Tinggalkan Balasan
