Tak Ingin dikatakan Markup, Ketua DPRD dan PPK Buka-bukaan Rincian Pakaian DPRD.

oleh -1 views

PAREPARE, suaralidik.com – Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Wakilnya Rahmat Sjamsu Alam, menjawab sorotan anggaran Pakaian Dinas Seragam Anggota DPRD Kota Parepare sebesar Rp. 398.5 juta dan angkat bicara serta merinci anggaran yang melalui proses rasionalisasi, dengan mengikuti standarnisasi harga sesuai peraturan.

Fatma Muhammad yang merupakan PPK, bersama Kaharuddin Kadir merinci, anggaran Rp 398.500.000 tersebut untuk pengadaan 125 pasang pakaian dinas bagi 25 Anggota DPRD Parepare.

Detailnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk dua pasang Pakaian Sipil Harian (PSH), sehingga jumlah PSH sebanyak 50 pasang dikali nilai satuan Rp 1.7 juta. Total anggaran PSH Rp 85 juta.

PSH lanjutnya, digunakan untuk mengikuti rapat paripurna yang bersifat bukan pengambilan keputusan, seperti pengumuman.

“Nilainya sudah rasional, sesuai dengan standar harga yang berlaku dan peraturan walikota. Namun bisa saja turun sesuai hasil pelelangan,” ujar Kaharuddin.

Selanjutnya, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 25 pasang. Pakaian berupa jas dengan anggaran Rp 3 juta sepasang yang dipakai pada saat rapat paripurna istimewa atau kegiatan pelantikan ini hanya dianggarkan sekali dalam lima tahun. Total anggaran Rp75 juta.

Lanjut Kahar, Pakaian Dinas Harian (PDH) 25 pasang dengan harga Rp 1.5 juta sepasang, dianggarkan Rp 37.5 juta. Pakaian ini digunakan anggota dewan ketika melakukan kunjungan kerja.

Terakhir, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp 2 juta sepasang, atau total Rp 50 juta. Pakaian lengan panjang ini dikenakan pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan.

Selain empat macam pakaian dinas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggota dan pimpinan DPRD juga diwajibkan memakai pin emas. Di Parepare, pin emas anggota DPRD kurang lebih tujuh gram seharga Rp 5 juta, atau dengan jumlah keseluruhan Rp 125 juta.

“Sebenarnya dalam aturan, pakaian dinas antara Anggota dan Pimpinan berbeda tetapi kita seragamkan semua,” jelas Rahmat Syamsu Alam, Wakil Ketua DPRD menambahkan.

Rahmat menjelaskan, pakaian seragam bagi Anggota dan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif. Pada pasal 12 PP tersebut tertera tentang aturan dan jenis-jenis pakaian seragam dinas bagi Anggota dan Pimpinan DPRD.

“Pakaian seragam atau pakaian dinas adalah perintah Undang-undang. Mengenai harga, kita jauh lebih di bawah dibanding daerah lain. Di Palopo dengan jumlah Anggota DPRD yang sama dengan Parepare tetapi jumlah anggarannya Rp 420 juta, kita Rp 398.5 juta,” ungkap Rahmat.

Saat ini, anggaran pengadaan pakaian dinas bagi Anggota DPRD Parepare dalam tahap proses lelang. (*AD)