Tak Jalankan Sistem Demokrasi, Ini yang Ditempuh Karang Taruna Desa Kampili

oleh -
KT DESA KAMPILI
Karang Taruna Desa Kampili Bersikap mengundurkan diri

Gowa, Suaralidik.com – Pemerintah Desa atau disebut pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu kewenangan Pemerintah Desa yaitu membina kehidupan masyarakat desa serta membina perekonomian desa.

Serta salah satu tugas pemerintah desa Ialah memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di waktu itu, tepatnya pada hari kamis tanggal 30 Mei 2019, salah satu pengurus karang taruna yang mengundur diri di duga pemerintah desa kampili tidak adanya senergitas dalam membangun desa bersama pemuda karang taruna desa kampili.(31/5).

Suwandi merupakan pengurus karang taruna desa kampili yang di dampingi oleh seluruh rekannya mengatakan bahwa pengurus karang taruna bersamaan mengundurkan diri di karenakan kami tidak siap membangun lembaga yang tidak menjalankan system demokrasi sejak awal pembentukannya, harapan kami semoga kedepannya system demokrasi bisa diajarkan kepada pemuda sehingga teman-teman bisa tahu dan mengaplikasikan langsung proses pembentukan suatu lembaga bukan pembentukan lembaga secara otoriter.”tegasnya

“Maka hal ini harus di tindak lanjuti untuk kemajuan suatu pemuda adalah tergantung bagaimana seorang pemimpinnya bisa memberikan contoh-contoh yang baik dalam berlembaga.”tambahnya

“Harapan kedepannya semoga dengan adanya hal ini pemerintah desa kampili dan terkhusus ketua karang taruna desa kampili bisa menjalankan sistem demokrasi dalam pembentukan suatu lembaga yang resmi seperti ini.”harapnya Suwandi. (***Wahyu/Rey)