GORUT, Suaralidik.com – Tak sanggup lagi biayai pengobatan anaknya yang menjadi korban malpraktek pada kegiatan sunatan massal 2013 silam, AL (40), warga Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), selaku ayah korban mengadu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kemarin saya ke Komnas HAM pusat melaporkan anak saya IL (15), korban dan cacat seumur hidup akibat kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Gorut pada 2013 silam,” terang AL kepada media ini via telepon, Jumat 13/03/2020.
“Saya sudah tidak mampu membiayai pengobatannya. Di bulan November kemarin ketika membawanya ke Rumah Sakit (RS) hanya memakai biaya sendiri. Soalnya biaya dari pihak Pemda untuk control sudah tidak ada,” sambung Arifin.
AL mengaku, saat control di Jakarta pemerintah daerah hanya menanggung biaya pesawat pergi pulang. Sementara biaya untuk pengobatan ditanggung sendiri.
“Itupun perjanjian biaya sekolah kemarin pak Bupati sendiri yang minta perinciannya, namun sampai saat ini tidak terbayarkan. Anak saya sudah mau ke kelas 11. Biaya Lima kali berangkat ke Jakarta, Dinas Kesehatan Gorut du kali dan provinsi dua kali,” ungkap AL.
“Pendekatan dari pihak Dinas Kesehatan sampai saat ini tidak ada, nanti ketika saya hendak marah baru mereka konek. Informasi yang saya peroleh tanggal 19/03 ini Komnas HAM akan datang ke Gorut menindak lanjuti laporan saya,” tambah AL.
Ditempat terpisah Sekertaris Dinas Kesehatan Gorut, Irwan Alintuka mengatakan, pihak Komnas HAM telah memberikan surat pemberitahuan untuk ketemu Bupati Gorut.
Ia mengaku sudah tidak ada lagi yang perlu ditangani, karena Dinas Kesehatan sudah melaksanakan kewajibannya.
“Kami tidak tau lagi apa lagi permintaan dari pihak korban. Sudah dilakukan dua kali operasi plastik di Jakarta, pengobatan terakhir sampai dari sana sudah dinyatakan bagus penanganan korban. Sebenarnya kegiatan ini bukan kami penyelenggara, tapi Dinas Pendidikan. Hanya karena melibatkan orang kesehatan, namanya sirkum,” kata Irwan.
“Korban bukan lagi masalah kesehatan yang dia minta, sudah minta beliin sepeda dan laptop. Ini sudah pelayanan yang luar biasa. Ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta tiga kali, dia pergi kemudian balik lagi karena belum ada jadwal operasi. Mau dilihat lagi hasil akhir pergi lagi, jadi sudah itu pelayanannya,” lanjut Irwan.
Irwan membantah, bahwa biaya ditanggung oleh keluarga korban. Dirinya mengaku semua biaya perawatan ditanggung oleh Dinas Kesehatan.
“Setiap saat datangi ke Kantor Bupati diteruskan ke Dinas Kesehatan, karena pelayanannya orang kesehatan. Operasi awal di RS Makassar kemudian ke Jakarta. Komnas HAM sudah memfasilitasi sejak awal, dan secara medis sudah selesai pengobatannya,” tutup Irwan,(TR/04).
