Terindikasi Penyalagunaan Anggaran APBD, Puluhan Mahasiswa Aksi Unras Depan Kantor Gubernur Sul-Sel

oleh

Suaralidik.com, – Korupsi Merupakan Penyakit Bagi Bangsa ini Yang terus Merambat sampai ke tingkat paling bawah, dalam perkembangannya berbagaicara untuk melakukan korupsi itu sangatlah beragam dengan bentuk penerapan yang berbeda bahkan sampai menjadi momok bagi bangsa sampai hari ini.

Tampak puluhan Mahasiswa Unras depan Kantor Gubernur Sulsel.

Berdasarkan hasil investgasi dan aduan masyarakat terkait dengan Aktifitas Menyimpang dalam tubuh Pemprov Sulsel yang dimana terindikasi Adanya Tindak Pidana Korupsi Yang Dimana Adanya Penyalagunaan APBD.

Kuat dugaan adanya penyalagunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sulawesi selatan, yang melibatkan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dan badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat SulSel pada khususnya.

Dengan Tidak adanya Niat Baik Dari Pemprov Sul-Sel Sampai Detik ini Belum Ada Penjelasan/Klarifikasi dari Pemprov terkait Tuntutan Diatas, Maka Untuk Ke 2 Kalinya Kami Dari “Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sulawesi Selatan” Menggelar Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor Gubernur Sul-Sel Terkait Kasus Yang Merugikan Masyarakat ini.

Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Anggaran ABPD di PemProv Sul-Sel, Sebagai pemangku kebijakan di Sul-Sel itu tidak lagi mencerminkan Tindakan Profesionalitas dan Moralitas.

Oleh Karena Demikian Saya bersama puluhan massa aksi tidak akan berhenti menggugat dan mengusut terkait dugaan Penyalahgunaan anggaran APBD tersebut.

Dengan demikian saya juga mengajak dan Menghimbau kepada para penegak hukum agar lebih jeli melihat dan mengawasi Gerak Gerik Yeng merugikan Masyarakat dan bersama sama mengusut tuntas kasus ini “Ujar Sadiq Jendral Lapangan, 19 Februari 2018

Dalam hal ini diduga Proses Penyalahgunaan Anggaran APBD ini tidak terdeteksi oleh penegak hukum di karenakan adanya Kerjasama yang massif antara pihak Terkait yang diduga melakukan penggelapan anggaran, dana titipan tersebut di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disebut dengan “FISKAL” itu adalah Berupa Kode atau Isyarat dalam proses penggelapan Anggaran tersebut. Hampir setiap tahunnya, dana titipan tersebut diduga jumlahnya Sangat Banyak, dan diduga Diterima oleh oknum pejabat tertentu.

Dengan demikian kami menduga bahwa ada indikasi penitipan dana “FISKAL” tersebut dan menurut kami ini adalah sebuah penyimpangan dan tidak dibenarkan dalam Undang – Undang yang berlaku.Undang – Undang No.28 Thn 1999 Tentang Pemerintah Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi,Dan Nepotisme.