Terjadi di Kelurahan Malewang, Upah Pungut Pajak di Takalar Rawan Diembat 

oleh -12 views
Foto : Kantor Bupati Takalar (Dispenda) diminta menyelesaikan masalah upah pungut pajak

TAKALAR, Suaralidik.Com –  Bupati Takalar Syamsari Kitta diimbau untuk menelusuri penyaluran upah pungut pajak di wilayahnya.

Pasalnya, upah pungut yang diperuntukkan ke kepala lingkungan/dusun tidak pernah sampai.

Sumber  di kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, menerangkan, bahwa upah pungut dihargai Rp 1500 per lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan).

Dana upah pungut dikelola Dinas Pendapatan Daerah Takalar. Alurnya, dana dikucurkan ke Kecamatan lalu ke kelurahan dan diserahkan ke petugas upah pungut.

Panjangnya rantai penyaluran, diduga kuat menyebabkan upah itu rawan Diembat. Biasanya terjadi di tingkat kelurahan.

Sumbet di Kelurahan Malewang menyebutkan tahun 2018 besar upah pungut sekitar Rp 800 ribu. Hanya saja, hingga memasuki 2019 dana itu ttak diterima petugas upah pungut.

“Kami sudah dengar bahwa dananya sudah cair. Tapi kami belum terima,”ungkap salah seorang Kepala Lingkungan yang meminta tidak ditulis identitasnya.

Rumor yang berkembang menyebutkan, upah pungut itu digunakan untuk menutupi pajak yang belum dibayar wajib pajak. “Jangan dong. Kalau upah ya salurkan..jangan dipakai menutupi. Kami juga capek, lelah menagih,”tambah sumber.(***iqb)