Terkait Opini BPK, Wakil Ketua DPRD Bolmong Support Pemerintah Daerah

oleh
Wakil Ketua DPRD Bolmong 2018
Wakil ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow Kamran Muchtar Podomi, ST

BOLMONG – suaralidik.com, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2017 resmi di serahkan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Utara. Dalam penyerahan LHP yang diterima langsung oleh Bupati Bolmong Yasti S Mokoagow, BPK RI Perwakilan Sulut tak memberikan pandangan atau opini atas pengelolaan keuangan Pemkab Bolmong.

Baca juga: Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Bupati Boltim: Peran Pers Tidak Terlepas Dari Perolehan WTP ini

Sementara itu di tempat terpisah salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, angkat bicara terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2017.

Sebagaimana penuturan Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muchtar Podomi, ST kepada awak media kami, Senin (4/6/2018) terkait LHP BPK Republik Indonesia

Wakil ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow Kamran Muchtar Podomi, ST mengatakan bahwa; “Masyarakat harus memahami siklus penganggaran sebagai basic awal pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK itu outputnya adalah disclamer(tidak memberikan pendapat) wajar dengan pengecualian(WDP), wajar tanpa pengecualian(WTP), dan tidak wajar(TW). Disamping output diatas, BPK tidak mengeluarkan penilaian/pendapat tentang benar atau salah. Pendapat BPK itu adalah wajar dan tidak wajar” ungkap Kamran Senin (4/6/2018).

Lanjut wakil ketua DPRD ini menjelaskan. Bahwa siklus penganggaran itu tiga tahunan. Tahun pertama perencanaan, kemudian tahun kedua pelaksanaan, serta evaluasinya ditahun ketiga. Kalau kita bicara konteks pemerintahan Yasti-Yanny, maka perencanaannya itu dihitung mulai tahun 2017. Pelaksanaannya tahun 2018 dan evaluasinya nanti ditahun 2019, ujar Kamran.

“Jadi kalau mengukur kinerja dari sisi keuangan atas pemerintahan Yasti-Yanny, maka ukurannya nanti pada saat BPK mengaudit ditahun 2019, realisasi dari pelaksanaan APBD Tahun 2018. Tanpa kita tidak saling menyalahkan pemerintahan yang sebelumnya dan hari ini. Jadi kita tidak perlu melakukan dikotomi dalam konteks dua pemerintahan ini”, ujar Kamran.

Menurutnya, tahun 2016 itu masih pemerintahannya Bupati Penjabat Bapak Watung. Yang perencanaannya ditahun itu juga, tahun 2016. Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017, dan evaluasinya dilaksanakan di tahun 2018. Apa yang menjadi hasil evaluasi 2018 hari ini, itu adalah hasil perencanaan tahun 2016. Dimana Bupatinya saat itu masih penjabat Bupati Watung. Sementara ditahun 2017 itu juga, dimana tahun berjalannya APBD,  adalah masa transisi peralihan kekuasaan–dari Bapak Watung ke Bupati Yasti S. Mokoagow. Ucap Kamran.

“Kalau ingin mengevaluasi pemerintahan Yasti Yanny, maka lihatlah hasil LHP BPK tahun 2019, yang perencanaannya tahun 2017, serta pelaksanaannya tahun 2018 dan evaluasinya ditahun 2019 nanti”, tandas Kamran.

Pemerintahan ini tidak alergi dengan kritik. Justru menerima setiap masukan yang positif dalam rangka kemajuan daerah kita. Kata politisi ini yang akan maju ke senayan. Tapi kalau ada yang mengkritik, apalagi sekelas mantan anggota DPR, dengan cara yang tidak konstruktif, maka sangatlah disayangkan, sindir Kamran.

“Berarti dia tidak paham dengan siklus penganggaran APBD 2018 pemerintahan Yasti-Yanny yang sudah menggunakan sistem e-planning. Tidak ada segala sesuatu yang tidak masuk di e-planning, sehingga apa yang menjadi rencana itulah yang akan dilaksanakan dan itupulah yang akan di evaluasi”, pungkas Kamran. (***Is)