Terkait Proyek Jalan di Lolak, Kejati Sulut Diminta Lakukan Lidik

oleh -
Kegiatan jalan Lolak Trans Sulawesi
Foto : Kegiatan jalan Lolak Trans Sulawesi

BOLMONG, Suaralidik.com –Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulawesi Utara  diminta segera melakukan lidik pekerjaan yang berbanrol puluhan miliar yang di kerjakan oleh salah satu perusahaan yang bonafit di Sulawesi Utara atas keterlambatan pekerjaan.

Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah Bolaang Mongondow (LP2BM ) Ali Imran Aduka, Senin (20/01/20) Sore mengatakan dirinya mempertanyakan lintas koordinasi antara BPJN dan Pemkab bolmong terkait pembebasan lahan yang belum clear.

Sebab kata Aduka, ia menilai baik BPJN maupun Pemkab terkesan saling melempar tanggungjawab, dengan satu argumentasi bantahan yang sama sama tidak mau disalahkan atas keterlambatan pekerjaan tersebut?

Sisi lain ujar Aduka, tanggung jawab ataupun kekurangan dari pihak ke 3 ( Perusahan ) selaku pelaksana tidak perna di sentil oleh BPJN Maupun Pemkab Bolmong ada apa?

Jalan Lolak di Jalur Trans Sulawesi
Foto : Jalan Lolak di Jalur Trans Sulawesi pekerjaannya belum selesai

Dimana selaku lembaga kami melihat seolah olah perusahan PT.MARGAHASTA CITRA MUKTI ini begitu dilindungi dalam pekerjaan proyek yang berbandrol Rp 63 miliar ini.

“Seharusnya pekerjaan proyek lajur Kaya-Maelang itu harus tuntas 31 desember 2019, sehingga BPJN tidak perlu mengkambing hitamkan pemkab bolmong dan begitupun pemkab tidak perlu menyalahkan warga yang belum melengkapi dokumen prasyarat di dalam penerbitan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk ganti rugi ” Pinta Aduka.

Lanjut Ali Imran Aduka mengatakan, Jika benar pemkab telah jauh sebelumnya melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan ini, maka seharusnya sudah clear dan tidak lagi beralibi bahwa kendala terhambatnya pembebasan lahan akibat dokumen yang menjadi rujukan yang diminta oleh BPN untuk menertbitkan sertifikat belum lengkap di masukan atau disiapkan oleh warga selaku pemilik lahan yang di lewati garis proyek tersebut.

” Wajar donk warga belum memberikan lahannya untuk dibongkar, sebab sertifikat yang ditunggu tak kunjung diserahkan, dan kalaupun sebagian sudah diserahkan, itu  baru berkisar 31 saja yang menerima, sementara sisa dari itu belum diterima oleh mereka.” Pungkas Ketua LP2BM Ali Imran Aduka menyoroti BPJN dan Pemkab Bolmong.

Seraya menegaskan, BPJN dan Pemkab jangan terkesan melindungi pihak ke 3, sebab persoalan pembebasan lahan itu seharusnya sudah tuntas sejak tahun 2018 ‘sebelum proyek ini di tenderkan oleh BPJN.

Maka sangat tidak relevansi  jika keduanya saling melempar pernyataan yang tidak memiliki korelasi yang sama. Dan diduga hal ini bentuk upaya menutupi kekurangan atas keterlambatan pekerjaan yang belum tuntas di selesaikan oleh pihak perusahan sampai dengan 20 januari 2020 saat ini.

Sayangnya Sampai Berita ini Naik Tayang, pihak perusahan pemenang tender ( Pelaksana ) belum berhasil di konfirmasi oleh Wartawan.(***Agus)

kpu BOLTIM
HUT Kabupaten Pinrang Ke-60