banner 728x250

Tolak Omnibuslaw, HIMBA Mendesak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu

  • Bagikan
Demon
Foto: Situasi Demontrasi di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Suaralidik.com – Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA), datang dalam Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang terus berlanjut, HIMBA Bersama Aliansi Forum Buruh dan Mahasiswa Bersatu diperkirakan lima ribu mahasiswa melakukan unjuk rasa aksi di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (8/10/2020) kemarin, sejak pagi hari.

HIMBA bersama Seluruh massa aksi merangsek masuk kedepan Kantor DPRD dan berorasi silih berganti dan prosesi penurunan bendera setengah tiang sebagai lambang duka rakyat indonesia atas disahkan nya UU Cipta kerja namun saat dikonfirmasi Ketua dan pimpinan DPRD Sumatera Selatan tidak sedang berada di tempat karena sedang Dinas Luar kota.

banner 728x250

Lanjutnya massa aksi mulai memanas Sehingga Massa yang ingin bertemu dengan perwakilan rakyat tersebut mulai tidak kondusif, mulai memanas ditambah tembakan gas air mata oleh Pengamanan polisi dan kondisi tidak stabil.

Perwakilan Koordinator lapangan Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA), Ulil Mustofa menyatakan, tujuan dari aksi ini adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).

“Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu. Hingga Meminta DPRD Sumatera Selatan memberikan Surat menolak UU Omnimbuslaw CILAKA dan menyediakan bus Memfasilitasi Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan Untuk aksi di jakarta bersama kawan Perjuangan mahasiswa di seluruh indonesia ke Istana Presiden RI. Walaupun dalam kondisi Covid 19 massa aksi membekali diri dengan masker & hand sanitizer.
Berjuang menyuarakan aspirasi rakyat adalah keharusan, namun kesehatan dan keselamatan tetap yang utama,” ujarnya.

Di lain Kesempatan Dicky dwikurniawan Selaku Ketua Umum HIMBA menjelaskan, “bahwa Aksi ini adalah bukti Bahwa Mahasiswa Banyuasin peduli terhadap keberlangsungan kedepan jika Omnimbuslaw UU Cipta kerja ini berjalan kita bisa jadi budak di negara kita sendiri dan gerakan ini pyur adalah perjuangan yang hanya di tunggangi kepentingan Rakyat dan gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh juga akan terus berlangsung di sejumlah daerah dan beberapa hari kedepan hingga omnibus law dibatalkan,” jelasnya.

Lanjut dicky Kita ketahui bersama omnibuslaw UU Cipta kerja disahkan berdasarkan sidang Paripurna DPR RI Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama. (***Aa)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *