Usulan Pengisian Wabup Dinilai Langgar Konstitusi, Fraksi HanGer Usulkan Pemakzulan Bupati Gorontalo

oleh -
Ketua Fraksi HanGer
Foto : Ketua Fraksi Hanura Gerindra (HanGer) Suwandi Musa,(foto Thoger/Suaralidik.com).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Polemik pengisian Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo sepertinya bakal berkepanjangan, hal ini seperti yang diutarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Suwandi Musa kepada media ini, pada Kamis 16/01/2020.

Suwandi Musa yang juga merupakan ketua Fraksi gabungan antara partai Hanura dan partai Gerindra (HanGer) mengungkapkan, surat Bupati Gorontalo tentang pengisian Wabup yang telah disodorkan ke DPRD beberapa waktu lalu, oleh fraksi HanGer dinilai telah melanggar Undang-undang dan konstitusi.

“Fraksi Gabungan, Hanura Gerindra telah mencermati dan melakukan kajian terkait surat yang diusulkan tersebut. Kesimpulannya kami menilai ada indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati,” tegas Suwandi, melalui telepon seluler.

“Karena dalam Undang-undang tahun 2016 pasal 176 ayat 2 sudah sangat jelas, bahwa partai pengusung atau gabungan partai pengusung menyampaikan calon pengganti antar waktu Wabup minimal dua orang dan diajukan ke DPR melalui Bupati.” sambung Suwandi.

“Hari ini faktanya partai Demokrat yang mengajukan dua nama dan partai PPP mengajukan satu nama, oleh bupati dua nama usulan dari Demokrat, satu nama dihilangkan,” tambah Suwandi.

Suwandi menegaskan, bahwa Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah yang diusulkan oleh partai pengusung. Yang kedua menurutnya, surat rekomendasi pengusulan yang serahkan ke DPRD seharusnya ditandatangani bersama, antara partai PPP dan Demokrat.

“Dua kesalahan ini yang menurut kami nyata dan jelas, sebab disitu telah melanggar konstitusi maupun Undang-undang dan penyalahgunaan wewenang. Maka fraksi HanGer akan membawa perseoalan ini ke DPRD dan akan mengusulkan Pansus yang inshaallah akan bermuara kepada pemakzulan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo,” tegas Suwandi.

“Dan ini bukan berbicara Demokrat yang tersakiti, tapi berbicara pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Oleh karenanya fraksi HanGer punya keyakinan bahwa dengan adanya surat ini, nasib Nelson Pomalingo sebagai Bupati terancam. Kami fraksi HanGer yang akan menjadi Pioneer untuk membawa ini ke tingkat Pansus,” tambah Suwandi.

Ditempat terpisah juru bicara (Jubir) Bupati Gorontalo Nasir Tongkodu mengatakan, apa yang dilakukan oleh bupati adalah bentuk menjawab keinginan rakyat, tampa menyampingkan peraturan perundang-undangan.

“Jika ada tafsiran tentang pelanggaran konstitusi, maka penafsiran itu bisa dilakukan oleh seluruh warga negara terhadap regulasi yang dimunculkan. Hal ini biasa di dunia tafsir menafsir. Saya sudah sampaikan bahwa dalam proses hukum, jika dihadirkan 10 ahli hukum maka pendapat hukumnya bisa jadi 11,” kata Nasir.

“Sehingga hal itu wajar, jika ada yang mengatakan melanggar konstitusi maupun tidak melanggar. Tapi yang memutuskan seseorang melanggar konstitusi maupun tidak ada bidang yudikatif, termasuk didalamnya MA, MK, dan pengadilan. Lembaga itulah yang bisa memutuskan orang bersalah atau tidak,” lanjut Nasir.

Dirinya menambahkan, jika ada pihak yang keberatan dengan tindakan pejabat yang berwewenang terkait surat menyukai maka langkah yang harus dilakukan oleh pihak tersebut juga telah disediakan oleh regulasi, yaitu PTUN.

“Ada lembaga tersendiri yang bisa memutuskan apakah seseorang melanggar perintah undang-undang atau tidak. Apabila ada pihak yang keberatan tindakan pejabat yang berwewenang, maka langkah yang dibuat telah disediakan oleh regulasi. Yaitu melakukan PTUN pembatalan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang. Itu hukum di administrasi,” tutup Nasir.(Rollink).

kpu BOLTIM
HUT Kabupaten Pinrang Ke-60