Wabup Bulukumba Sayangkan Kepala Desa yang Rajin Pelatihan, Lambat LPJ

oleh

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, menyayangkan kinerja beberapa kepala desa yang rajin pelatihan namun lembat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

“Jadi perlu dipertanyakan, bagaimana pelatihan-pelatihan yang selama ini diikuti, seharusnya berbanding lurus dengan kemampuan pelaporannya,” kata Tomy.

Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/8/17).

menurut Tomy, kondisi keterlambatan tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa agar mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengejar ketertinggalan.

Tomy menyayangkan bahwa selama ini pelatihan-pelatihan peningkatkan kapasitas bagi kepala desa dan aparatnya sudah sering dilakukan, namun kenyataannya para kepala desa belum mampu menyiapkan laporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu.

Lebih lanjut, Tomy Satria meminta kepada Tim Asistensi Desa untuk menyelaraskan program kegiatan desa selaras dengan visi misi kabupaten Bulukumba.

Menurutnya mengapa dulu otonomi desa sangat getol disuarakan dan diperjuangkan sampai keluar kebijakan ADD 10 persen dari APBD, karena itu dinilai masih terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah kabupaten. Nah dengan adanya 1,5 milyar per desa tersebut, kata Tomy maka tidak boleh lagi jumlah angka kemiskinan di desa tersebut bertambah.

“Kalau angka kemiskinan masih bertambah, jadi untuk apa pembelanjaan dari dana desa tersebut. Saya kira kalau semua desa kita sudah baik pembangunannya, maka baikmi itu Bulukumba” ungkap Tomy.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Tomy kembali mengingatkan kepada kepala desa agar mereka patuh dan berjalan pada rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Katanya jangan mengerjakan kegiatan-kegiatan di penghujung tahun atau istilahnya “Last Minute.Com”.

Menurutnya, jika itu terjadi maka ada potensi penggunaan anggaran tersebut tidak berkualitas atau tidak tepat sasaran. Olehnya itu ia meminta kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terulang.

Wakil Bupati juga mewanti-wanti agar kepala desa tidak menjadi “Ironi Pembangunan”. Maksudnya pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan dan talud di desa tersebut sudah bagus, namun di desa itu masih ada rumah warganya yang tidak layak huni.

“Saya berharap dengan anggaran 1,5 milyar itu, desa-desa dapat melakukan inovasi-inovasi sehingga warganya dapat lebih sejahtera. Intinya pembangunan itu harus juga pro-poor, berpihak kepada warga miskin” pinta Tomy.

Senada dengan Wakil Bupati, Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Iwan Salassa, dalam kesempatan tersebut mengharapkan pemerintah desa mensinkronisasi program pembangunannya pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Kalau hal ini tidak dilakukan, kata Iwan pada dasarnya pemerintah desa gagal mengelola dana desa.

“Dengan demikian saya berharap semua pihak dapat saling mengisi. Kita menginginkan anggaran 1,5 milyar itu dikonversi menjadi kesejahteraan rakyat secara bertahap,”!ujar mantan Anggota KPUD ini.

Dikatakannya penting bagi kepala desa untuk patuh pada tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan menambah kualitasnya. Iwan memberi contoh pada tahapan musyawarah desa, pihak pemerintah desa tidak boleh hanya menggugurkan kewajibannya saja. Musyawarah Desa, kata Iwan harus mensasar semua elemen warga desa. Kalau tahapan awal itu tadi tidak berjalan baik, tambah Iwan maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal.

“Optimalkan fungsi-fungsi Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK. Jangan kepala desa menjadi pemain tunggal, karena dalam proses itu harus ada distribusi pekerjaan, sehingga semua elemen dapat terlibat,” tandas Iwan Salassa.

Pada kesempatan itu Pemerintah Kabupaten, P3MD dan Kepala Desa menandatangani Rencana Tahapan Pelaksanaan Anggaran Desa Tahun 2018. Menurut Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Kurniady, jika penetapan tahapan rencana tersebut sebagai upaya untuk mensistemasi pelaksanaan APBDesa. Saat ini kata Kurniady pelaksanaan tahun 2018 sudah harus jelas perencanaannya di tahun 2017. (*)