Wabup Pohuwato Tekankan Netralitas ASN di Tahun Politik

oleh
Workshop PPK kab Pohuwatu

GORONTALO, suaralidik.com – Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditekankan khusnya menjelang Pemilihan Umum pada 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wabup Pohuwato, Provinsi Gorontalo Amin Haras dihadapan para Kepala Sekolah (Kepsek), Pengawas serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidkan ketika menutup Workshop PPK baru-baru ini.

Dijelaskan Wabup Amin Haras, dalam aturan sudah jelas bahwa ASN dilarang untuk berpolitik apalagi sampai terlibat dalam Politik Praktis. “Termasuk di dalamnya jajaran Pendidik baik itu Kepsek, para Guru, Pegawai Dinas Pendidikan dan umumnya seluruh ASN memasuki tahun politik diharapkan bisa memposisikan diri dengan sebaik-baiknya dan senetral-netralnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik,” ujarnya.

Wabup Amin juga memperingatkan kepada para ASN untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. “Apalagi sampai memposting di Media Sosial (Medsos) bersama dengan pihak yang mencalonkan diri dengan Partai Politik itu sudah masuk melanggar karena bapak dan ibu termasuk memihak, apalagi postingan itu sudah beredar di laman Facebook (FB). Hal ini jika terjadi maka saudara sudah terbukti tidak netral dan bisa dilaporkan,” tambahnya.

Lanjut Wabup Amin pelanggaran dalam hal netralitas ASN ini dapat berdampak pada teguran serta sanksi yang akan diterima oleh Pemda maupun ASN itu sendiri. “Karena jika bapak dan ibu dilaporkan ke pusat, maka Pemda dalam hal ini Kepala Daerah akan ditegur oleh Menpan dan saudara akan kena sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Wabup Amin.

Untuk itu Wabup berharap kepada seluruh ASN untuk memperhatikan hal ini dengan penuh keseriusan dan kesadaran. Berbeda pandangan itu tidak masalah, karena bapak dan ibu ada hak memilih. Tetapi memberikan dukungan dengan berbagai ekspresi itu bisa dianggap kita memihak orang atau partai tertentu. Silahkan memilih kepada siapapun tidak masalah yang penting jaga netralitas sebagai Pegawai Negeri,” pungkasnya.(***fahrum)