Wajah DPD Tidak Lagi Sebagai Perwakilan Daerah Namun Telah Berubah Menjadi Representasi Parpol

oleh
Fgd

Lidik Makassar – Pasca dietapkannya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 4 Maret lalu oleh Mahkamah Agung (MA), kini masih menyisakan polemik dalam tubuh DPD.

Asri Anas pada FGD bertemakan “bedah polemik parpolisasi DPD RI” yang di gelar di Warkop 212 Boulevard

Salah satu masalahnya di tubuh DPD RI adalah cara kerja lembaga legislatif ini yang tidak sesuai lagi dengan esensi berdirinya organisasi tersebut, serta terlalu banyak egosentris masing – masing partai politik.

Demikian diungkapkan Senator asal Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas pada FGD bertemakan “bedah polemik parpolisasi DPD RI” yang di gelar di Warkop 212 Boulevard, Minggu (09/04/2017).

Menurut Asri Anas dominasi anggota partai politik (parpol) di DPD telah mengubah lembaga tersebut sebagai arena bermain para politisi dengan cara-cara kotor mereka, sehingga bukan lagi hukum yang menjadi panglima tertinggi namun politiklah panglima tertingginya.

Kenapa mulai ada kekacauan di DPD sekarang, karena memang ada kepentingan partai politik yang terlalu kental dan sekarang 50% dari anggota DPD sudah dari partai politik bahkan pengurus inti dari partai politik bahkan ketua partai politik. Sehingga kelihatan sekali yang terjadi di DPD sekarang karena bukan lagi hukum yang menjadi panglima tapi politik yang menjadi Panglima, kan kelihatan sekali mengakali hukum yang jelas-jelas putusan MA (Mahkamah Agung) dilanggar, tapi disitu ada kekuatan partai politik yang dominan ya terpaksa jalan saja.“Ungkap Asri Anas.

Bahkan menurut senator dua periode itu, wajah DPD tidak lagi sebagai perwakilan dan representasi daerah tetapi telah berubah menjadi representasi parpol, padahal menurutnya, awal terbentuknya DPD RI, parpol itu tidak disebutkan keterlibatannya di lembaga tersebut.

Konstruksi awal pembentukan DPD kan bukan dari partai politik dan harus diingat. Sehingga, menurut UU Nomor 10 tahun 2004 waktu awal DPD ada, memang disebut tidak ada partai politik,” kata Asri Anas.

Soal munculnya kisruh di DPD RI, menurut Asri Anas, itu dikarenakan unsur kepentingan parpol yang sangat kental dari Anggota DPD sampai pengurus inti.

Sehingga, lanjutnya lagi, seluruh elemen parpol yang ada di DPD sudah melanggar hukum dari keputusan MA.

Lebih lanjut ia menduga ada 62 orang dari 135 anggota DPD RI ini yang bermain didalamnya sehingga menyebabkan terjadinya polemik dilantiknya pimpinan baru DPD RI.

62 orang tersebut berasal dari beberapa Partai Politik diantaranya Golkar, Hanura, PDI, Nasdem, PPP,” urainya.

Diakhir pernyataannya, dia juga mengatakan, bahwa penyebab masalah demokrasi negara ini adalah partai politik yang tidak mau mengurusi kondisi internalnya, begitu juga eksternal.

Mengapa sistem demokrasi di negara kita karena partai politik tidak terlalu mengurusi di internal dan eksternalnya. Jadi saya kira polemik yang terjadi di DPD ini adalah pintu masuk kita sebagai amanah reformasi untuk mengetahui bahwa DPD yang diketahui mengurusi daerah tapi juga mementingkan setiap golongan didalamnya” tutup Asri Anas.