WAKIL BUPATI BANTAENG SAMBUT PROGRAM TKI NON PROSEDURAL BERSAMA YAPINUS .

oleh
Wakil bupati bantaeng H.M Yasin ketua umum YAPINUS FIRDAUS sekertaris umum LSM LIDIK SULSEL Muh Darwis K Ketua BANINDO Andi Adhy.
Wakil bupati bantaeng H.M Yasin ketua umum YAPINUS FIRDAUS sekertaris umum LSM LIDIK SULSEL Muh Darwis K Ketua BANINDO Andi Adhy.

Lidik Bantaeng – Yayasan Peduli Insan Nusantara ( YAPINUS ) Hari ini jumat,18 /11/2016 audiens dengan bapak wakil bupati kabupaten bantaeng H Muhammad yasin diruang kerjanya pukul 10:30 wita.

Dalam pertemuan tersebut ketua umum Yayasan Peduli Insan Nusantara ( YAPINUS ) Firdaus Gigo Atawuwur S.pd MM menyampaikan bahwa mereka terpanggil untuk membantu masyarakat kabupaten bantaeng agar tidak lagi berangkat jadi TKI dengan jalur yang tidak legal.

Firdaus dihadapan wakil bupati bantaeng juga menyampaikan bahwa sekitar 2000 lebih masyarakat bantaeng yang saat ini ada dimalaysia 600 diantaranya adalah anak anak usia sekolah.ini hanya baru satu daerah di malaysia bagaimana kalau ditelusuri secara keselurahan tentu jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

Melihat kondisi ini Firdaus akan berupaya agar anak anak bangsa yang ada dimalaysia juga dapat menikmati pendidikan sama seperti anak  Indonesia lainnya.

Wakil bupati Bantaeng H.Muhammad Yasin  kepada team media suara lidik mengucapkan terimah kasih kepada bapak Firdaus yang dengan iklhas membantu dan memberikan perhatian kepada para TKI yang ada dimalaysia dan bersedia bekerja sama antara pemerintah daerah dan Yayasan peduli insan nusantara .dalam hal TKI non prosedural.

Wakil bupati bantaeng H.Muhammad Yasin sudah mempersiapkan diri untuk berkunjung langsung melihat warganya di malaysia .bersama team ketua DPRD bantaeng dan beberapa orang dilingkup SKPD Bsntaeng pada Bulan Januari Nanti.

Firdaus juga akan mensosialisaikan kepada masyarakat kabupaten Bantaeng setelah wakil bupati menyampaikan surat edaran kepada para camat lurah dan desa.agar sedini munkin masyarakat memahami bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan operandi penempatan TKI keluar negeri perlu dioptimalkan tuturnya.( drws )