Warga Passi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa ke Kejaksaan

oleh
Sejumlah warga Desa Passi saat berada di ruangan kerja Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Photo : Sejumlah warga Desa Passi saat berada di ruangan kerja Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

BOLMONG, Suaralidik.com – Warga Desa Passi, Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Selasa (30/10/18) mendatangi gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017.

Warga yang terdiri dari, Samsir M Galuwo Wakil Ketua Pemuda Desa Passi dan anggota masyarakat masing-masing, Lut Mokodompit, Yani Mokodongan, Syahril Mokoagow, Rahmat Dul Mokodongan serta R. V. Gobel Mantan Sekdes Passi tersebut, diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Kotamobagu diruang kerjanya.

Menurut Samsir Galuwo, ketika ditemui mengungkapkan, bahwa kedatangan kami disini untuk melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang meliputi Aspek Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi, ujar Samsir.

“TA 2016 sangadi passi melakukan penyalahgunaan wewenang karena melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Program Pemberdayaan tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akibat tindakan Sangadi ini ada dugaan kerugian Negara sebesar Rp 79 Juta Rupiah,” bebernya.

Menurutnya, Perubahan APBDes TA 2016 juga melanggar Permendagri No 113 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Perubahan APBDes ada syarat-syaratnya. Selain itu Samsir mengatakan, ada dugaan pencatutan dan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengajuan pencairan ADD dan pembuatan SPJ, ujar Samsir.

“Kami juga melaporkan dugaan Rekayasa Dokumen APBDes Perubahan TA 2016 karena menurut penjelasan Ketua BPD Passi mereka tidak pernah menandatangi dokumen apapun terkait APBDes Perubahan TA 2016,” ungkap Samsir.

Ia menambahkan bahwa, masih banyak temuan kami terkait pengelolaan ADD dan DD tahun 2016 tapi tidak bisa kami sebutkan disini. “Di Tahun Anggaran 2017 penyalahgunaan wewenang kembali terjadi karena Sangadi Passi kembali melakukan Perubahan APBDes tanpa pembahasan dgn BPD. Berbeda dengan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 karena Perubahan APBDes Tahun Anggaran di setujui oleh BPD ketika Musyawarah Desa (Musdes), tetapi ketika pembahasan BPD tidak dilibatkan, sehingga Dokumen APBDes Perubahan TA 2016 kami duga adalah Dokumen Rekayasa,” tandasnya.

Terkait temuan Inspektorat, Samsir menyampaikan bahwa berdasarkan LHP reguler tahun 2017, menurut kami banyak kejanggalan karena kami melihat ada yang tidak di kerjakan tetapi tidak dijadikan temuan. Kami berkesimpulan bahwa Inspektorat hanya melakukan audit administrasi saja, pungkasnya.

Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Evans E Sinulingga, SE. SH. MH, yang menerima pengaduan dari masyarakat tersebut, ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan, akan menindak lanjuti. “Ya ranah dan peranan dari masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan indikasi pengelolaan dana desa, dan kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada pihak Inspektorat Daerah terkait LHP, apakah sudah ada laporan hasil pemeriksaan,” singkatnya.

Terpisah, saat dihubungi kepada Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone, dirinya enggan berspekulasi dalam penanganannya. Menurutnya pihaknya masih perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu. “Karena ini aduan masyarakat Inspektorat Daerah masih akan mengkaji, belum bisa saya memberikan keterangan terlalu jauh soal itu karena benar atau tidaknya aduan masyarakat tersebut kita akan buktikan dilapangan,” pungkasnya.

Sementara itu Sangadi Desa Passi Delianto Bengga ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait laporan warganya diKejaksaan ia menjawab bahwa semua orang punya hak, apa lagi ini terkait Dana Desa. “Karena persoalan dana desa ini kan seksi, yang semua orang melihatnya dan beranggapan bahwa semua sangadi divonis bersalah. Ya namanya juga masyarakat, itu hak mereka,”ucapnya. (***Is)