Warga Protes, Komisi I DPRD Hearing, Penyaluran Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Perbesar

PAREPARE, SUARALIDIK.COM – Virus Covid 19 yang menyebar secara nasional memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang berpedapatan harian.

Berkaitan hal tersebut, pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah, mengeluarkan kebijakan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar guna membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari

Namun yang menjadi persoalan ditengah masyarakat adalah, bantuan yang disalurkan tersebut tidak tepat sasaran karna ada masyakat yang mampu secara ekonomi telah mendapatkan bantuan BST, sementara masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan apa – apa.

Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut terjadi juga di kota Parepare, sehingga sejumlah masyarakat di kota ini berdatangan ke DPRD. Mereka protes penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Komisi 1 DPRD hearing bersama instansi yang terkait.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, keluhan warga soal bantuan sosial itu, dikarenakan pendataan yang kurang valid. Data yang dipedomani adalah data yang belum pernah diperbarui sejak 2014.

“ Karena data tidak valid sehingga ditemukan masyarakat yang layak mendapat bantuan namun tidak mendapatkan bantuan. Sementara ada masyarakat mampu secara ekonomi justru terima bantuan,” ucap Kahar.

Kahar juga menjelaskan, pendataan bisa tervalidasi apabila ada keselarasan antara data Kelurahan, Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berkaitan dengan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, Ali bersama Arifin, salah seorang warga jalan Kesuma Timur mendatangi DPRD, mengutarakan kalau kinerja RT yang buruk. Buktinya, ada penjual daging dan punya kos-kosan banya namun dia menerima BST. Sementara saya yang tidak punya pekerjaan yang menentu tidak menerima bantuan apapun. ” Ketua RT yang bekerja tidak becus sebaiknya mengundurkan diri saja “, kata Ali dengan perasaan jengkel.

Ditempat terpisah, Plt Sekretaris Lurah Kampung Baru Suriyani mengutarakan kesediaannya, menerima keluhan warga soal penyaluran bantuan. ” Kalau ada warga yang mampu secara ekonomi, menerima BST atau ada warga yang dobel menerima bantuan segera laporkan ke Kelurahan dan kita akan buatkan rekomendasi pencabutan bantuan ke Dinas Sosial “, kata Suriyani dengan nada serius.( IS/AD).