Wartawan di larang meliput dana ADD desa pantuan

oleh

Apa Alasannya : Wartawan di larang meliput dana ADD desa pantuan ? berikut Liputannya

SEKILAS PERISTIWA, Kisah menyakitkan dikalangan jurnalist dinegeri ini masih saja terjadi UU RI. No.40 th 1999 Tentang Pers nampaknya belum bisa di jadikan pedoman disaat berhadapan dengan seorang Kepala Desa Muara Pantuan Kec.Anggana Kutai Kartanegara Kaltim yang diduga korup.

kekerasan-oleh-polisi-premanisme

Awal kisah pahit ini diceritakan oleh Kepala Biro Pikiran Nasional yang biasa di sebut dengan nama panggilan ICHANG HO.

Diceritakan, di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana -Kutai Kartanegara banyak peristiwa yang menarik untuk di publikasikan termasuk proyek pembangunan Puskesmas APBD-P Kukar tahun 2015 Nilai Rp.3,5M dari Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara yang diduga perencanaannya piktif sehingga hasil pengerjaanya dinilai masyarakat kurang baik.

Lanjut cerita, terlaksanalah liputan di Desa Muara Pantuan namun nasib naas menimpa sang wartawan disaat sedang mewawancari warga yang menyampaikan keluhan mengenai ada dugaan penyunatan Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Keluarga Harapan) oleh Oknum Kepala Desa Muara Pantuan atau kerabatnya.
Tiba-tiba munculah dua orang anak Kepala Desa Muara Pantuan, berinisial HR dan BD serta 1 orang menantu bernama RH mengintimidasi dengan kata-kata kasar agar proses liputan dihentikan serta menggiring sang wartawan ke Kantor Desa bersama pengikutnya yang lain, serta meminta rekaman atau gambar hasil liputan untuk dihapus atau diserahkan.

Namun berkat kegigihan sang wartawan, beliau tetap tidak mau menyerahkan rekaman atau gambar yang diminta walau dibawah kepungan dan ancaman pembunuhan, sampai pada akhirnya wartawan beserta 1 orang temanya di giringlah ke Kantor Polisi Sektor Polsek Anggana-Kutai Kartanegara.

Sesampai di Kantor Polsek Anggana permintaan agar hasil liputan atau rekaman tetap diminta untuk di hapus atau diserahkan namun sekali lagi demi mempertahankan kerahasiaan narasumber wartawan tetap tidak mau menyerah walau pada akhirnya tetap menghapus demi menghidari perseteruan Yang berkepanjangan.

Terkait masalah ini Kepala Biro Pikiran Nasional keberatan serta melaporkan kasus ini Ke Kapolres Kutai Kartanegara dengan surat laporan No: 01-LP/pinal-news.com/II/2016. tembusan Kapolda Kaltim serta Kapolri di Jakarta.

Pada hari kamis tanggal 25 febuari 2016 saat Kepala Biro Kaltim hendak mengkonfirmasi ke Polres Kutai Kartanegara sudah sejauh mana tindak lanjut laporan tersebut ?.. Namun belum ada pihak yang bisa di hubungi.

Reff : Pikiran Nasional Online