Wawancara Ketua Panwaslu Takalar : Menjaga Kenetralan ASN Dalam Pemilukada Takalar

oleh
Logo Panwas Takalar
Logo Panwas Kabupaten Takalar

TAKALAR,SUARALIDIK.com– Menjelang Pilkada Takalar 2017, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada menjadi poin penting dalam perhelatan Pilkada.

ASN atau dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan UU Pemilu dan sejalan dengan Surat Edaran Kemendagri, Menpan-RB,KPK dan Komisi ASN, dimana Panwas Kabupaten Takalar merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk melakukan pendekatan agar PNS tidak melanggar.

Terkait akan kenetralan PNS dalam Pilkada Takalar,Ketua Panwaslu kabupaten Takalar,Ibrahim dalam wawancara dengan team SuaraLidik.com,Rabu (31/8/2016) menyampaikan berbagai hal terkhusus akan netralitas ASN dalam hal ini PNS di Takalar.

Berikut petikan Wawancara Ketua Panwaslu Kabupaten Takalar,Ibrahim (IBR) denga SuaraLidik (SL) :

SL: Bagaimana Panwaslu Kabupaten mencermati Netralitas ASN / PNS dalam pelaksanaan Pemilukada Takalar Tahun 2017 ?

IBR: Dengan banyaknya peraturan yang mengikat, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia bukanlah perkara mudah.

Pegawai Negeri Sipil, saat ini dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya boleh bertindak untuk satu nama, Negara. Oleh karena itu, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), para pekerja negeri sudah diwanti-wanti untuk menjaga netralitas, terutama di daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri jadi pemimpin atau petahana.

SL : Keterlibatan ASN seperti misalnya dalam Kampanye atau menjadi tim sukses ?

IBR : Sesuai dengan Surat Edaran Menpan_RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 dimana merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isi dari surat edaran tersebut adalah melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota maupun terlibat di dalamnya.

SL: Panwaslu dalam hal ini adalah merupakan perpanjangan tangan Bawaslu, bagaimana Panwaslu Takalar menyikapi jika ada temuan-temuan nantinya diLapangan?

Ketua Panwas Kabupaten Ibrahim (tengah) samping kanan Ketua Panwas Kec.Galesong M.Rusli, Samping Kiri Sekertaris Panwas Kec.Galesong Herman, Serta Bendahara Panwas Kec.Galesong Hasmawati -DOK.SUARALIDIK
Ketua Panwas Kabupaten Ibrahim (tengah) samping kanan Ketua Panwas Kec.Galesong M.Rusli, Samping Kiri Sekertaris Panwas Kec.Galesong Herman, Serta Bendahara Panwas Kec.Galesong Hasmawati -DOK.SUARALIDIK

IBR: Sebagaimana pengalaman dari Pilada sebelumnya, temuan Panwaslu pasti ada mulai dari undang-undang sampai surat edaran. Akan tetapi, seperti yang biasa terjadi di Indonesia, pelanggaran tetap saja ada dan itu hanya sampai diranah Gakumdu, untuk ke ranah hukum Pidana saya kira belum pernah terjadi untuk di Kabupaten.

SL: Untuk Pemilukada Takalar, pelanggaran semacam apa yang biasa dilakukan oleh ASN ini ?

IBR : Takalar dalam Pilkada ini masih ada calon dari petahana, dan biasanya modus ketidaknetralan ASN tersebut: pertama, melakukan pelanggaran program atau kegiatan milik pemerintah yang difasilitasi oleh pejabat daerah. Ada kesan para ASN “memasang badan” untuk petahana.

Kedua, ASN dilibatkan dalam proses deklarasi pencalonan kembali kepala daerah untuk memimpin, terlibat dalam pendaftaran ke KPU setempat, bahkan ada yang diketahui hadir dalam pertemuan di posko-posko partai politik.

Selain itu juga ditemukan bukti bahwa selain melibatkan ASN, dalam pendaftaran ke KPU setempat, calon kepala derah petahana juga melibatkan anak sekolah

SL : Terakhir, langkah-langkah yang di tempuh Panwaslu untuk mensosialisasikan Netralitas ASN di Pilkada Takalar?

IBR: Pelanggaran PNS dalam pilkada merupakan hal serius. Oleh karena itu, publik harus diberikan ruang terbuka untuk melakukan pengawasan.

Semua fasilitas bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal itu. Bisa melalui alat dokumentasi apa pun dan disebarkan melalui media sosial dan disini juga kami meminta peran serta Media,LSM,OKP dan NGo yang ada untuk bersama sama mengawal proses Pemilukada Takalar.

Makin luas media pengawasan, maka Insya Allah pilkada Takalar akan makin berkualitas.

Panwaslu Takalar mulai dari Kabupaten,Kecamatan hingga PPL akan bertindak tegas dalam melakukan pemantauan terhadap para calon kepala daerah, termasuk petahana. Jika terjadi pelanggaran dan ada bukti yang valid, para pelanggar akan kita bawa untuk diproses. Dalam hal ini diskualifikasi dari calon kepala daerah menjadi hukuman terberat.

Pilkada di Indonesia terkhusus di tingkat Pemilihan Kepala Daerah rentang terhadap berbagai macam pelanggaran termasuk didalamnya berbagai pelanggaran yang terjadi oleh para ASN selama masa Pilkada membuat fungsi pengawasan oleh rakyat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi penting.

Masyarakat harus menyadari bahwa di dalam proses demokrasi mereka adalah subjek, yang tidak hanya memberikan suara dalam pilkada, tetapi juga menjaga kualitas prosesnya dan dalam hal ini peran Media adalah tetap menjadi yang utama dalam proses pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut.

Reporter: Rey Seeker

Redaksi SuaraLidik : Andi Awal