Wooow, DPRD Bolmut Galang Pemkab Bolmut Buat Pemborosan

oleh
Surat DPRD Bolmut ke Plt. BUPATI Bolmut

BOLMUT, Suaralidik.Com – Bukannya menjadi mitra yang membimbing penghematan anggaran. DPRD Bolmut menyurat ke Plt. Bupati Bolmong Utara agar mengirimkan utusan mengikuti kegiatan Bimtek di Jakarta, (24-28/4/2018). Kegiatan itu lebih identik dengan menhambur-hamburkan uang rakyat.

Supaya lebih mulus, modusnya begini. Berdasarkan surat Lembaga Pengembangan Managemen Pemerintah (Baca : entah lembaga kementerian apa?) Wakil Ketua DPRD Bolmut Drs Salim Bin Abdullah menyurat ke Plt Bupati Bolmut.

Surat DPRD Bolmut ke Bupati Bolmut

Surat DPRD Bolmut dibuat dengan dasar surat LPMP nomor : S.155/LPMP-AY/IV/2018 dan Perbup Bolmut Nomor : 37/2017 Tentang perjalanan Dinas. Disitu, DPRD Bolmut tersurat memerintahkan Bupati Bolmut untuk menugaskan Sekretaris Daerah sampai SKPD untuk mengikuti Bimtek.

“Kata-kata ; ‘Dimintakan Kepada Bapak Bupati Bolmut kiranya dapat menugaskan’ kesannya memerintah  ke Bupati. Sepertinya Plt. Bupati S Korompot anak buahnya Salim Bin Abdullah,” kata Iswanto, warga Sangkub.

Surat DPRD Bolmut ke Bupati Bolmut

Namun bukan itu substansinya. Kalau 36 SKPD dikali 2 berangkat ke Jakarta dengan dalih Bimtek. Ditambah dengan 20 anggota Dewan yang terhormat. Maka ada sekitar 100 orang yang berangkat.
Estimasi terendah, tiap orang akan memakai Rp 5 Juta. Maka, ada sekitar Rp 500 Juta uang Bolmut terpakai di Jakarta.
Mestinya, DPRD Bolmut bisa membaca kebutuhan prioritas yang bersentuhN dengan masyarakat.

“Kalau dianggap penting buat daerah. Kenapa DPRD Bolmut tidak kerjasama dengan eksekutif untuk mendatangkan ke Boroko atau Manado. Itu kan lebih ada penghematan,”tandas Ahmad warga Pinogaluman.

BPK RI Perwakilan Manado diimbau jangan diam saja. Jika pun sudah terlanjur terbang, BPK RI diminta mengganjar DPRD Bolmut dan Bupati Bolmut dengan Tuntutan Ganti Rugi.

“Sudah banyak Bimtek yang diikuti Dewan. Tapi mana hasilnya buat daerah. Cuma pemborosan saja. Kalau sampai Eksekutif ley mo ikutan dengan undangan DPRD, BPK RI harus mengganjar TGR !,” tegas Martini warga Bolangitang. (***juf)