Workshop Evaluasi Tatakelola Keuangan Desa Dan Aplikasi Siskeudes Dibuka Oleh Wabup Takalar

oleh

Suaralidik.com_Takalar – Dengan hadirnya sistem Aplikasi Siskeudes dan Evaluasi Tatakelola Keuangan Desa Kabupaten Takalar telah dibuka langsung oleh Wakil Bupati Takalar H. Achmad S.Sos Daeng Se’re secara resmi dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, pada hari Selasa(24/4/2018).

Kegiatan ini telah diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan diikuti peserta sekitar kurang lebih 171 orang.

Pada kegiatan ini yang bertema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes”.

Sekretaris Daerah Takalar DR.Nirwan Nasrullah, selaku moderator dalam kesempatannya telah memperkenalkan Narasumber yaitu Anggota Komisi XI DPR RI H.M.Amir Uskara,M.Kes, Direktur PLP Bidang Polsoskam BPKP Pusat bapak Iwan Taufiq Purwanto, Pemeriksa Madya BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Jamaluddin, SE. MH.AK.CA. serta Kepolisian Daerah Provinsi SulSel Kompol.Drs.Hamka Malluru.

“Dalam acara ini telah membawakan materi masing-masing yaitu Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat, Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran Polri dalam Mengawal Pembangunan Desa.

Wakil Bupati Takalar dalam sambutannya
Mengatakan bahwa sesungguhnya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa memang saat ini semakin berat, untuk itu bagi Kepala Desa secara khusus dituntut agar mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.”lanjut

Dalam menimalisir penyimpanan yang terjadi dalam penggunaan keuangan desa maka perlu digunakan aplikasi siskeudes, aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan regulasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, untuk penggunaan aplikasi ini agar tidak menunda mencatat atau menginput transaksi yang terjadi”.ungkap Wakil Bupati Takalar.

Anggota Komisi XI DPR RI, H. M. Amir Uskara, M.Kes, menuturkan amanat undang-undang desa agar dapat menggerakkan pembangunan desa, menekan ketimpangan ekonomi, menurunkan kemiskinan serta pengangguran sehingga dapat menerapkan program prioritas dana desa diantaranya BUM Desa, embung desa, sarana olahraga, serta pengembangan produk unggulan desa.”terangnya

“Sehingga Pembangunan wilayah perdesaan merupakan sebuah solusi jangka panjang untuk mengurangi masalah ketimpangan pembangunan di Desa, dengan adanya dana Desa tersebut, maka semua sektor-sektor penunjang di Desa harus diberdayakan sehingga pemerintahan di desa berjalan dengan baik.

“Diharapkan efektif menumbuhkan sektor UMKM dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa yang didukung dengan agenda pengembangan SDM untuk membangun manajemen yang Efektif, Jika Fungsi DPR sebagai lembaga pengawasan anggaran dana desa perlu diperkuat oleh pengawasan dari elemen masyarakat sipil.”jelas Amir Uskara dalam materinya.

Direktur PLP Bidang Polsoskam BPKP Pusat Iwan Taufiq Purwanto, telah memaparkan sistem keuangan desa perlu dilaksanakan dengan disiplin teratur dan bertanggung jawab agar akuntabel, siskeudes bersifat soft dan hard control sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun siskeudes tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana prasarana serta SDM yang memadai.

“Pemerintah Desa juga perlu menjaga lingkungan pengendalian yang baik, selain itu sistem juga harus ditanamkan sebagai kultur dan membangun budaya sadar akan resiko dan akuntabilitas.”tegas Iwan Taufiq Purwanto.

Dalam kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Cendramata dari BPKP ke Pemda Takalar dan dari Pemda Takalar ke Anggota Komisi XI DPRD RI.(rey)