Yadika Kopandakan Dua Lalai Bayar Pajak, Sangadi Geram

oleh
SMA dan SMK Yadika Jalan Akd, Desa Kopandakan
Photo : SMA dan SMK Yadika Jalan Akd, Desa Kopandakan

BOLMONG, Suaralidik.com – Sangadi Desa Kepandakan II, Kecamatan Lolayan Geram. Pasalnya Yayasan Abdi Karya (YADIKA) SMA/SMK yang terletak di Desanya dinilai lalai terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018. Terbukti, menjelang berakhirnya tahun 2018 ini, yayasan pendidikan milik salah satu pengusaha terkaya DL Sitorus itu, tak kunjung melunasi kewajibannya.

Kepala Desa Kepandakan II, Marwan Palakum SH menuturkan, bahwa sesuai penetapan, objek pajak atas nama DL Sitorus Yadika, dengan nomor objek pajak (NOP) 71.02.080.017.001.0220-0 ditetapkan sebesar Rp 9.907.241,-
Sangadi menilai piihak yayasan terkesan tidak punya itikad baik. “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah kita sampaikan sekitar empat bulan lalu. Tapi sampai saat ini belum juga dibayarkan. Alasannya, masih menunggu dana dari pusat,” kata Marwan, Rabu (5/12/2018).

Secara tidak langsung kata Sangadi, pihak yayasan dengan sengaja menghambat seluruh program yang ada di desanya. “Karena pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap tiga tahun anggaran 2018, syaratnya harus lunas Pajak 100 persen,” ungkapnya.

Dampaknya kata Sangadi, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa Kopandakan Dua belum dibayarkan serta penyelesaian pembangunan fisik, seperti perampungan tribun olah raga serta fasilitas lainnya bakal tidak terealisasi. “Pokoknya semua program di desa tidak bisa jalan, lantaran pihak Yadika belum bayar pajak,” bebernya.

Lanjutnya, hingga minggu pertama Desember 2018 ini, capaian PBB Kopandakan Dua sudah 78,28 persen. Jika pihak yayasan kooperatif dalam melakukan pembayaran, maka capaian PBB Kopandakan Dua sudah mencapai sekitar 93 persen lebih. “Meskipun Yadika itu hanya satu objek pajak, tapi sangat mempengaruhi presentasi capaian karena jumlahnya cukup besar,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMK/SMA Yadika, Najamudin Potabuga, selaku penaggunjawab saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Tapi menurut dia, terhambatnya program di Desa Kopandakan Dua itu tidak ada hubungan dengan yayasan. Dia menjelaskan, terkait dana untuk pembayaran PBB harus menunggu dari pusat. “Saya sudah laporkan ke yayasan pusat. Dan saat ini masih menunggu. Jadi kalau program desa terhambat bukan urusan yayasan. Sama halnya dengan desa punya aturan, maka begitu juga dengan yayasan. Ada mekanisme dalam mengeluarkan dana. Dan tidak ada niat menghambat,” ujarnya saat dihubungi melalui via ponsel. (***Is)