Yasti Warning Disnakertrans soal adanya Laporan Dugaan Pungli

oleh
Bupati Yasti saat rapat dengan seluruh pimpinan SKPD
Photo : Bupati Yasti saat rapat dengan seluruh pimpinan SKPD

BOLMONG, Suaralidik.com – Adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong langsung ditelinga Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow. Kali ini, orang nomor satu di Pemkab Bolmong itu mengaku mendapat laporan adanya pungli di Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans).

“Saya punya bukti fotonya. Orang mengurus kartu kuning atau AK-1 itu diminta biaya. Ada oknum petugas ibu-ibu di Disnaker yang minta bayar. Memang dia tidak bicara (meminta langsung). Tapi ditulis di kertas dan di tempel di meja, -Taru jo tu doi- (taruh saja uangnya),” beber Bupati, saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan OPD Bolmong, baru-baru ini.

Saat itu juga, dia meminta Kepala Disnakertrans, Ramlah Mokodongan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Bahkan dengan tegas, mantan Anggota DPR-RI dua periode itu memperingatkan Kepala Dinas, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. “Tolong ditindaki itu. Saya rasa ibu kadis tahu itu. Itu bagian dari pelayanan. Orang baru mau cari kerja malah dimintai uang,” tegas Yasti.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan perangkat daerah lain agar jangan terjadi seperti itu. Jangan sampai, kata Bupati, hanya persoalan uang 50-an ribu kemudian merusak citra satu instansi bahkan Pemkab Bolmong secara umum. “Urusan lima puluh ribu kemudian nama baik rusak. Kan sayang. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Diluar pungutan yang resmi, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Di sisi lain, Bupati juga mengimbau untuk memasang CCTV di ruang pelayanan. Hal ini dilakukan, agar setiap saat bisa dipantau langsung. “Tolong dipantau. CCTV-nya dipasang lebih dekat lagi dengan petugas di kantor. Kalau kedapatan lagi, saya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan instansi yang melakukan pungli,”bebernya.

Di tempat yang sama, penyampaian Bupati tersebut langsung dijawab Kepala Disnaker, Ramlah Mokodongan. Dia membantah, adanya praktik pungli di instansi yang dia pimpin. “Setahu saya tidak ada pungutan liar. Tapi mungkin perlu saya teliti kembali lebih dalam. Dan memang itu saya perintahkan tidak ada pungutan untun pengurusan AK1, karena itu gratis,” katanya.

Dia mengakui, sebelumnya sudah ada wartawan yang menayakan terkait hal tersebut. Katanya ada yang dimintai biaya sebesar 25 sampai 50 ribu untuk pengurusan AK1. “Tapi saya cek ternyata tidak ada. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan dari pencari kerja. Nanti saya akan teliti lagi, tapi yang jelas saya tidak pernah perintahkan untuk meminta biaya,” tuturnya (***is)