MAKASSAR, SUARALIDIK.COM – “KALAH Jadi Abu Menang Jadi Arang”. Pepatah usang inilah yang menjadi kesan pertama saya simak dari acara konferensi Pers yang digelar Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Selatan, dilantai 19 Graha Pena Makassar, Senin (7/8/20).
Konferensi Pers dibuka Ketua PWI Provinsi Sulawesi Selatan H. M. Agus Salim Alwi Hamu. Hadir H. Zulkifli Gani Ottoh, SH, terdakwa kasus penyewaan gedung PWI Sulsel bersama Penasehat Hukumnya, H. Muhammad Faisal Silenang, SH, MH. Hadir pula beberapa Anggota Dewan Kehormatan dan para pengurus harian PWI Sulsel serta para Ketua PWI Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.
Tujuan konferensi Pers ini, kata Agus Salim yang juga Dirut Harian FAJAR Makassar ini, untuk mendengarkan penjelasan langsung dan terbuka dari mantan Ketua PWI Sulsel yang akrab disapa ZUGITO selaku terdakwa dalam kasus penyewaan gedung PWI Sulsel yang telah berproses hukum mulai dari Mabes Polri yang di P21 melalui Kejaksaan Tinggi ke Pengadilan Negeri Makassar.
Kronologis Kasus
Setelah dipersilakan oleh Ketua PWI Sulsel, H. Zulkifli Gani Ottoh mengawali penjelasan kasus hukum yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Kasus ini, kata Zugito mengawali ceritanya. Pada saat konverensi PWI 2006-2010, kandidat ketua adalah Zulkifli Gani Ottoh versus Andi Burhanuddin Amin dimenangkan oleh Zugito. Pada konferensi 2010-2015, Zugito versus M. Dahlan Abubakar dimenangkan oleh Zugito.
Dari sinilah muncul masalah pribadi antara Zugito dengan Andi Burhanuddin Amin (almarhum). Jujur Zugito mengakui sebelum konferensi, ada komitmen di antara mereka berdua. Saat itu, katanya, pak Andi Burhanuddin Amin minta bergabung ke kubu Zugito dengan kesepakatan Andi Bur yang sekretaris. “Kami sepakat”, katanya.
Pada saat rapat formatur, Zugito nengaku gagal perjuangkan Burhanuddin menjadi sekretaris. Sebab dua anggota formatur yakni: Tarman Azzam, mantan Ketua PWI Pusat (almarhum) dan H. Syamsu Nur, mantan Ketua PWI Provinsi Sulsel menolak jika almarhum jadi sekretaris. “Keduanya ngotot harus cari figur muda untuk sekretaris”, ujar Zugito rada sedih.
“Pada saat genting itulah muncul nama H. Mappiar HS jadi sekretaris”, tambah Zugito tersenyum sembari menunjuk ke arah Direktur PARE POS yang duduk di tengah peserta lainnya. Sejak itulah, ujar Ketua Bidang Organisasi PWI pusat itu, kepengurusannya terus dironrong dengan berbagai macam issu termasuk kasus penyewaan gedung PWI yang mendudukkannya sebaga terdakwa. Namun tidak pernah ditahan.
Proses Hukum
Khusus mengenai proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Zulkifli Gani Ottoh, SH, urai Penasehat Hukum Faisal Silenang, sejak dari awal penetapan tersangka sampai ke tingkat kasasi yakin pak Zul tidak bersalah.
Dikisahkan, pada beberapa kali persidangan pemeriksaan saksi di tingakat pengadilan negeri Makassar tak satu pun kesaksian mereka yang menguatkan dakwaannya. “Termasuk dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selalu berulang sehingga terkesan kasus ini dipaksakan P21”, ujar Silenang yang mantan pengacara mantan Walikota Parepare H. M. Zain Katoe (almarhum).
Karena itulah, katanya, sangat wajar Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas Zulkifli Gani Ottoh karena memang tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer dan subsider.
Menurut Faisal, Perkara no. 17/Pid. Sus-Tpk/2019 divonis Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Manis Hakim sbb: Widiarso (ketua), DR. Ibrahim Palino, SH, MH (anggota) dan H. Abdul Rahim Saije, SH, MH didampingi panitera pengganti, Elisabeth Rantepadang, SH.
Kemudian Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Makassar melakukan upaya Kasasi. Dan hasilnya, Mahkamah Agung RI menjatuhkan vonis pada tanggal 20 November 2019 dengan nomor: 3903 K/Pid. Sus/2019 yang amar putusannya berbunyi;
(1) Menolak permohonan Kasasi / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut. (2) membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada negara.
Oleh : IBRAHIM MANISI
