Kepada LIDIK PRO, Kamiseng Mengaku Dipenjarakan Polsek Rate-rate Kolaka Kendari Tanpa Sebab
Kolaka,suaralidik.com – Ada yang aneh dalam kasus penangkapan Kamiseng (61) hingga dipenjarakan selama kurang lebih 3 bulan oleh Polsek rate-rate kabuapaten Kolaka pada tahun 2015 lalu.
Pasalnya, Kamiseng yang sedang bekerja di sawah yang terletak di wilayah desa Iwoikondo Wekondo tiba-tiba saja didatangi anggota polisi yang bersenjata laras panjang dari Polsek Rate-rete dan meletuskannya di atas kepala Kamiseng.
Kaget dan bingung, Kamiseng yang digertak oleh anggota polsek rate-rate dipaksa naik ke mobil patroli. Selain Kamiseng terdapat juga satu pekerja bernama Abdul Hafid bersama satu anak dibawah umur yang juga dipaksa naik ke mobil patroli tanpa mengetahui sebabnya.
Baca Juga : Kasus Pengrusakan Lahan Padi Siap Panen Bergeming, LIDIK PRO Lakukan Ini
Setiba di Polsek rate-rate, mereka langsung dipaksa bertanda tangan untuk mengakui penganiayaan kemudian dijebloskan masuk ke dalam sel tahanan.
Saat itu ketiga korban membantah dan meminta nama sipelapor, siapa yang dianiaya dan bahkan tentang visum yang katanya dianiaya namun polisi tidak menjawabya yang akhirnya mereka pasrah menjalani penahanan tanpa mengetahui sebabnya.
Sementara itu, Muchalik selaku pemilik sawah yang dikerja kamiseng kemudian mempertanyakan ke penyidik terkait penahanan Kamiseng tanpa adanya surat panggilan dan bahkan BAP ke penyidik bernama Adi kusuma namun saat itu tidak bisa menjawab dan bahkan meninggalkan ruang kerjanya.
Informasi yang berhasil dihimpun, Kamiseng menjalani penahanan selama 2 bulan lebih, Abdul Hafid selama 4 bulan dan sementara anak yang dibawah umur bernama hamdi ditahan selama 2 hari saja.
Abdul hafid mengungkapkan jika dirinya paling lama ditahan lantaran bandel saat dipaksa bertanda tangan untuk mengakui kasus penganiayaan yang dituduhkan kepadanya.
“saya paling lama ditahan pak, mungkin karena bandel saat dipaksa tanda tangan dan kami semua satu berkas kok, malahan saya yang ditahan paling lama” Ungkap Hafid kepada Lidik Pro.
Kamiseng mengemukakan jika pihak pengadilan waktu itu membatalkan tuduhan penganiayaan karena tidak ada hasil visum dan data pelapornya.
Persitiwa penangkapan dan penahanan ketiga korban ini terjadi dalam tahun 2015 dan korban baru berani angkat bicara setelah kedatangan Anggota LIDIK PRO ke rumahnya.
” saya baru bicarakan semua pak, karena selama ini kami tidak tahu mau mengadu kemana lagi,polisi saja langsung tahan saya dengan lainnya tanpa sebab” tutur Kamiseng yang ditemui langsung di rumahnya, Kamis (12/4/2018)
Sementara itu, Lidik Pro yang hadir dirumah milik Kamiseng, Harianto Syam,Arif Sulhan,Muh Darwis K dari pengurus pusat dan anggota Lidik Pro Kolaka lainnya sangat terpukul ketika mendengar koronologis penangangkapan korban yang dinilainya termasuk pembodohan masyarakat.
” Polisi itu seharusnya mengayomi masyarakat, bukan melakukan pembodohan seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Rate-rate ini” tegas Harianto Syam sebagai ketua Investigasi Lidik Pro yang juga dilanjutkan dengan kata “Benar” oleh semua anggota Lidik Pro serta beberapa warga yang hadir.
Senada dengan Ketua Investigasi, Sekjend Lidik Pro membenarkan jika pihaknya akan melakukan tindak lanjut terkait dengan kejanggalan-kejanggalan pada proses penangkapan dan penahanan korban yang dinilainya tidak berdasar sama sekali. Boleh jadi sudah banyak kamiseng-kamiseng lainnya yang sudah menjadi korban.
“Tidak ada dasar penangkapannya, masa warga ditangkap begitu saja kemudian dipaksa mengakui hal yang tidak dilakukannya, dimana hak asasi mereka? ” ungkap Darwis.
Menindaklanjuti kasus penangkapan warga tanpa Surat Penggilan dan BAP oleh polsek rate-rate Kolaka, LIDIK PRO Kolaka bersama warga kemudian mendatangi Polres Kolaka dengan menggelar aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa yang berlangsung pada hari Jumat (13/4/2018) ini mendapat respon dari pihak kepolisian dan pihak Polres akan melakukan penyelidikan lebih lanjut .
KBO Reskrim polres kolaka Halim yang menemui pesrta unjuk rasa mengatakan “bahwa pengaduan akan di tindak lanjuti dan akan mencari kebenarannya karena tidak mungkin jaksa mau melanjutkan kalau hasil BAP penyidik tidak lengkap dan kalau memang adanya ketidakadilan maka korban berhak melakukan prapradilan terkait pelanggaran institusi kepolisian” Ucap Halim diruang kerjanya, Jumat (13/4/2018). (**ARF/BCHT)
