Tambah Beban Perusda, Dewan Minta Direksi PD Terminal Makassar Diganti

Redaksi 1 - Tak Berkategori
  • Bagikan
Perusda makassar - Abdul Wahab Tahir Ketua Komisi D DPRD Makassar Fraksi Golkar
Abdul Wahab Tahir Ketua Komisi D DPRD Makassar Fraksi Golkar

Makassar, SuaraLidik.com – Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir, SH menyikapi pengangkatan puluhan karyawan tetap di Perusahaan Daerah (Perusda) PD Terminal Makassar Metro.

Anggota DPRD Fraksi Golkar ini menyoroti kebijakan direksi PD Terminal. Mengangkat 40 karyawan tetap tanpa sepengetahuan atau izin Walikota Makassar selaku owner/pemilik perusahaan. Kami menilai direksi tidak memahami mekanisme dan aturan perusahaan daerah.

Menurutnya, Selain masalah izin, pengangkatan karyawan itu akan menambah bebas perusda.

Beban Perusda Bertambah

“Tidak hanya masalah izin, Kami menilai jika pengangkatan karyawan itu malah menambah beban Perusda itu sendiri. Apalagi PD Terminal sendiri tidak berkontribusi ke Pemkot Makassar. Sama sekali tidak menyetor deviden hasil pendapatan di Tahun 2019”, jelas Wahab.

Lanjut Wahab Tahir, “kalau pengangkatan pegawai termasuk status pegawai menjadi tetap, pasti membebani belanja operasional Perusda. Efeknya pasti setoran deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ujarnya pada Sabtu (08/05/2021) siang.

Wahab menilai, Direksi atau Badan Pengawas perlu diganti lantaran dinilai tidak faham dengan mekanisme kerja.

“Ganti direksi/badan pengawas, karena mereka tidak paham mekanisme kerja. Tidak boleh ada tindakan direksi dan badan pengawas tanpa sepengetahuan owner. Saya berbicara karena saya mantan pegawai perusda.”ungkap Wahab Tahir.

“Masih banyak orang yang bisa dan mumpuni untuk mengelola PD Terminal Makassar Metro. Perusda bukan perusahaan pribadi, jadi jangan seenak-enaknya mengangkat pegawai, karena itu akan membebani perusda. Sebaiknya Dirut membuat perusahaan sendiri kalau mau bebas, ini Perusda tidak boleh semau dan seenak-seenaknya saja”, lanjutnya.

Lebih jauh dijelaskannya, PD Terminal sendiri belum menyetor deviden Tahun 2020. Yang menjadi kewajiban direksi menyetor di Tahun 2021 dengan target deviden Rp. 317 juta.

Pengangkatan 40 karyawan tetap itu dilakukan awal Maret 2021. Beberapa hari setelah Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Pengangkatan Karyawan Berdasarkan Masa Pengabdian

Menanggapi tanggapan Wahab Tahir, Dirut PD Terminal Makassar Metro Arsoni menyebutkan kalau itu dilakukan atas pertimbangan masa pengabdian puluhan karyawan kontrak.

Arsoni dengan tegas menyebut, jika pengangkatan karyawan tetap itu tidak mesti mendapat izin Walikota Makassar selaku owner.

“Tidak mesti izin owner, itu otoritas yang kondisional direksi dan badan pengawas”, tegas Arsoni.

“Pengangkatan karyawan tetap sangat simpel, hanya berdasarkan pengajuan direksi, lalu mendapat persetujuan badan pengawas. Dan bisa melihat perbandingan dari perusda lainnya,”tambahya. (*JJ)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *