Kejaksaan Negeri Bulukumba Mendalami Kasus Pengadaan Website Desa

Perbesar

Bulukumba, suaralidik.com – Kejaksaan Negeri kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan sedang mendalami kasus pengadaan Website Desa (Sistem Informasi Desa) oleh beberapa kepala desa.

Kejaksaan Bulukumba Panggil Kepala Desa

Kabarnya, mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa Kepala Desa terkait dengan pengadaan website desa anggaran tahun 2019.

“Saat ini Kami sudah memanggil beberapa kepala desa dan sedang mendalami kasus pengadaan website sistem informasi desa tahun anggaran 2019 lalu yang disinyalir sampai hari ini tidak memilik bukti pengerjaan, ” Jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bulukumba Muh Yusran yang ditemui lansgung pada Selasa (2/3/2021) di ruang kerjanya.

Yusran menilai jika terdapat beberapa kejanggalan dalam pengadaan website desa itu.

Tidak sedikit kepala desa sudah menganggarkannya hingga 20 juta dari dana desa namun website desa belum aktif sebagai media layanan masyarakat desa.

menambahkan,” terdapat kejanggalan dalam pengadaan website desa, misalnya saja tidak ada kontrak kerja yang jelas, RAB yang tidak jelas seperti domain, hosting, perawatan dan lain-lain. Seyogyanya ini semua seharusnya sudah rampung dan dinikmati pemerintah desa dan masyarakat. Kami berjanji akan mengusut tuntas kasus ini”, tambah Yusran.

Sebelumnya diberitakan, Tim Siber Lidik Pro memeriksa Website Sistem Informasi Desa di Bulukumba dan ternyata hasilnya Nol Besar.

Lidik Pro Mengawal Kasus Pengadaan Website Desa

Lidik Pro akan mengawal kasus pengadaan website usai menyampaikan surat laporannya di kantor Kejaksaan negeri Bulukumba pada Kamis (19/2/2021) lalu.

Sekjen Lidik Pro saat melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri Bulukumba menyampaikan bahwa pengadaan website desa sudah berproses sejak tahun 2019 dan hingga tahun 2021, website SID belum dinikmati masyarakat.

“Sangat disayangkan jika sampai saat ini, website beberapa desa yang sudah menggelontarkan anggaran puluhan juta rupiah justru tidak aktif. Kami menilai ada kerugian negara dan upaya pembodohan massal terhadap kepala desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, yang seharusnya website Sistem Informasi Desa sudah dinikmati masyarakat umum khususnya di desa yang bersangkutan”, jelas Darwis pada Selasa (2/3/2021).

Baca juga : Tim Siber Lidik Pro Periksa Website Desa di Bulukumba, Hasilnya Nol Besar

Darwis berharap agar kejaksaan negeri Bulukumba segera memproses kasus sesuai dengan laporan Nomor : 323/DPD/LDK/BLK/II/2021

Ia juga menambahkan, perusahaan digital dari manapun bisa berkonstribusi membantu desa di daerah Bulukumba menuju desa digital.

Dengan syarat, tetap menjunjung asas profesionalisme sebagai perusahaan digital yang dibiayai dari uang negara.

“Perusahaan digital dari manapun, silahkan ajukan penawaran kepada kepala desa, tapi ingat, jangan melakukan pembodohan terhadap mereka. kerjakan sesuai dengan hasil persentase maupun kontrak kerja yang ada. jangan meminta bayaran kemudian tidak dikerjakan alias ditinggal begitu saja”, tambahnya. (*RSWN)