Lidik Pro Lampung Sinyalir Dugaan Pungli Oknum Kepsek & Ketua Komite SMP 4 Way Pengubuan
Lampung Tengah, Suaralidik.com – Aktivis Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO ) DPD Lampung Tengah mensinyalir dugaan pungutan liar (Pungli) oknum kepala sekolah dan komite SMP 4 Way Pengubuan Lampung Tengah Kecamatan Way Pengubuan Lamteng Provinsi Lampung.
Dugaan ini berawal dari informasi dan keluhan beberapa orang tua murid yang menuturkan kalau terjadi permintaan dana sumbangan di sekolah itu dengan dalih uang komite.
“Dari anak saya kelas 7 sampai sekarang memang komite selalu meminta sumbangan yang ditentukan nilainya dari pihak sekolah untuk pembangunan dan apalah saya kurang paham mas”, tutur salah satu orang tua siswa di kediamannya yang enggan disebutkan namanya kepada aktivias Lidik Pro bernama Edoy pada Sabtu (26/08/2020) lalu.
Baca Juga : Bangunan Sekolah SMPN 4 Way Pengubuan Tampak Kumuh, Lidik Pro: Kemana Dana BOS 2020
Lebih lanjut diutarakannya kalau mereka merasa tertekan dengan permintaan dana sumbangan itu.
“Kami sebenarnya merasa tertekan mas penghasilan kami pas – passan akan tetapi mau tidak mau kami ikut belum biyaya sekolah anak saya,” lanjutnya.
Menindaklanjuti informasi dan penghakuan orang tua siswa, Sabtu (26/08/2020) siang, Edy doy menemui ketua komite Ayat hidayat di kediamnya dan bahkan Ia pun membenarkan kabar itu.
“Benar, kami menarik sumbangan per siswa Rp 240 ribu per siswa ya untuk buat gapura sama taman, panggung upacara dan itu sudah dirapatkan antara komite dan wali murid” terangnya
Di tempat terpisah Kepala Sekolah SMPN 4 Way Pengubuaan Muhammad Sahroni mengaku tidak mengetahui jumlah sumbangan yang diminta komite kepada murid.
“Saya tau ada program itu, namun terkait dana saya tidak tau berapa nominal sumbangan yang diminta” kata Sahroni yang ditemui langsung di ruang kerjanya pada Rabu (02/09/2020) siang.
Sementara itu, Edy doy menilai kalau permintaan sumbangan terhadap wali murid merupakan hal yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan PP no 75 tahun 2016.
“jelas komite tidak bisa mengambil pungutan dalam bentuk apapun, sangat janggal, menurut saya program yang diprioritaskan komite terus apa dasar permintaan sumbangan itu kepada wali murid, hanya gapura saja yang dibangun, taman dan panggung upacara kemana” Kata Edy.
” Justru ini yang menjadikan siswa – siswi kita putus sekolah dengan dibebankan biaya yang begitu mahal, ongkos sekolah, belum uang saku mereka”, tambahnya.
Edy dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan dinas terkait atas dugaan kuat pungli Oknum Kepsek dan Komite ini. (*Elisa)
